BAB I
PENDAHULUAN
A. RASIONAL
Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan--atau nasionalisme--yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. [Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998].
Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945]
Dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuannya. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.
Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dimulai, diinternalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia.
Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah.
Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945.
Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, sekolah memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui mata pelajaran Kewarganegaraan (Citizenship).
Keluarga, tokoh-tokoh keagamaan dan kemasyarakatan, media masa, dan lembaga-lembaga lainnya dapat bekerjasama dan memberikan kontribusi yang kondusif terhadap tanggung jawab sekolah tersebut.
B. PENGERTIAN
Kewarganegaraan (Citizenship) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
C. TUJUAN DAN FUNGSI
Kewarganegaraan di SMA dan MA mempunyai tujuan dan fungsi berikut ini.
1. Tujuan
Tujuan mata pelajaran Kewarganegaraan adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut:
(1)berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan,
(2)berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
(3)berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
(4)berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Fungsi
Mata pelajaran Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.
D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup mata pelajaran Kewarganegaraan dikelompokkan ke dalam komponen rumpun bahan pelajaran dan sub komponen rumpun bahan pelajaran sebagai berikut:
ASPEK
SUB ASPEK
SISTEM BERBANGSA DAN BERNEGARA
1.Persatuan bangsa dan negara
2.Nilai dan norma ( agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum )
3.Hak Asasi Manusia
4.Kebutuhan hidup warga negara
5.Kekuasaan dan politik
6.Masyarakat demokratis
7.Pancasila dan konstitusi negara
8.Globalisasi
E. STANDAR KOMPETENSI LINTAS KURIKULUM
Standar Kompetensi Lintas Kurikulum merupakan kecakapan untuk hidup dan belajar sepanjang hayat yang dibakukan dan harus dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar.
Standar Kompetensi Lintas Kurikulum ini meliputi:
1. Memiliki keyakinan, menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, saling menghargai dan memberi rasa aman, sesuai dengan agama yang dianutnya
2. Menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain.
3. Memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep, teknik-teknik, pola, struktur, dan hubungan.
4. Memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber.
5. Memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, dan teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat.
6. Berpartisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat dan budaya global berdasarkan pemahaman konteks budaya, geografis, dan historis.
7. Berkreasi dan menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat beradab.
8. Berpikir logis, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi dan peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan.
9. Menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan bekerja sama dengan orang lain.
F.STANDAR KOMPETENSI BAHAN KAJIAN ILMU-ILMU SOSIAL DAN KEWARGANEGARAAN
1.Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang sistem sosial dan budaya dan menerapkannya untuk:
a.Mengembangkan sikap kritis dalam situasi sosial yang timbul sebagai akibat perbedaan yang ada di masyarakat.
b.Menentukan sikap terhadap proses perkembangan dan perubahan sosial budaya.
c.Menghargai keanekaragaman sosial budaya dalam masyarakat multikultur.
2.Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang manusia, tempat, dan lingkungan dan menerapkannya untuk:
a.Menganalisis proses kejadian, interaksi, dan saling ketergantungan antara gejala alam dan kehidupan di muka bumi dalam dimensi ruang dan waktu.
b.Terampil dalam memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi geografis.
3.Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan dan menerapkannya untuk:
a.Berperilaku yang rasional dan manusiawi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi.
b.Menumbuhkan jiwa, sikap, dan perilaku kewirausahaan.
c.Menganalisis sistem informasi keuangan lembaga-lembaga ekonomi.
d.Terampil dalam praktik usaha ekonomi sendiri.
4.Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang waktu, keberlanjutan, dan perubahan dan menerapkannya untuk:
a.Menganalisis keterkaitan antara manusia, waktu, tempat, dan kejadian.
b.Merekonstruksi masa lalu, memaknai masa kini, dan memprediksi masa depan.
c.Menghargai berbagai perbedaan serta keragaman sosial, kultural, agama, etnis, dan politik dalam masyarakat dari pengalaman belajar peristiwa sejarah.
5.Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang sistem berbangsa dan bernegara dan menerapkannya untuk:
a.Mewujudkan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b.Membiasakan untuk mematuhi norma, menegakkan hukum, dan menjalankan peraturan.
c.Berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis, menjunjung tinggi, melaksanakan, dan menghargai HAM.
G. STANDAR KOMPETENSI MATA PELAJARAN KEWARGANEGARAAN SMA DAN MA
Kelas X
Kemampuan membiasakan untuk mencari, menyerap, menyampaikan, dan menggunakan informasi tentang hakikat bangsa dan negara; nilai dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum ); penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan implikasinya; masyarakat politik; prinsip-prinsip demokrasi; dan hubungan dasar negara dengan konstitusi.
Kelas XI
Kemampuan membiasakan untuk mencari, menyerap, menyampaikan, dan menggunakan informasi tentang prestasi diri; keterbukaan dan jaminan keadilan; sistem politik; hubungan internasional; sistem hukum internasional dan pengadilan internasional; serta Pancasila dan Undang –Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
Kelas XII
Kemampuan membiasakan untuk mencari, menyerap, menyampaikan dan menggunakan informasi tentang sistem pemerintahan; peranan pers dalam kehidupan masyarakat demokratis; dan pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia.
H.RAMBU-RAMBU
1. Pendekatan Pembelajaran dan Penilaian
a. Pembelajaran
Pembelajaran dalam mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan proses dan upaya dengan menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Pendekatan belajar kontekstual dapat diwujudkan antara lain dengan metode-metode: (1) kooperatif, (2) penemuan, (3) inkuiri, (4) interaktif, (5) eksploratif, (6) berpikir kritis, dan (7) pemecahan masalah.
Metode-metode pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan secara bervariasi di dalam atau di luar kelas dengan memperhatikan ketersediaan sumber-sumber belajar. Guru dengan persetujuan kepala sekolah selain dapat membawa siswa menemui tokoh masyarakat dan pejabat setempat, juga dapat mengundang tokoh masyarakat dan pejabat setempat ke sekolah untuk memberikan informasi yang relevan dengan materi yang di bahas dalam kegiatan pembelajaran.
b. Penilaian
Penilaian dalam mata pelajaran Kewarganegaraan diarahkan untuk mengukur pencapaian indikator hasil belajar. Penilaian dapat menggunakan model penilaian berdasarkan perbuatan (performance-based assessment) atau juga dikenal dengan penilaian otentik (authentic assessment).
Penilaian perbuatan atau otentik dapat menggunakan campuran beberapa teknik berikut ini: (1) Catatan kegiatan, (2) Catatan anekdot, (3) Skala sikap, (4) Catatan tindakan, (5) Koleksi pekerjaan, (6) Tugas individu, (7) Tugas kelompok atau kelas, (8) Diskusi, (9) Wawancara, (10) Catatan pengamatan, (11) Peta perilaku, (12) Portofolio, (13) Kuesioner, (14) Pengukuran sosiometrik, (15) Tes buatan guru, (16) Tes standar prestasi, dan (17) Tes standar psikologi
2. Praktek Belajar Kewarganegaraan
Praktik Belajar Kewarganegaraan (PBK) adalah suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori kewarganegaraan melalui pengalaman belajar praktik-empirik. Dengan adanya praktik, siswa diberikan latihan untuk belajar secara kontekstual.
PBK untuk TK, Kelas I, II, dan III dilakukan dengan penyelenggaraan permainan dan simulasi yang menarik, merangsang proses berpikir, membiasakan untuk bersikap dan berbuat sesuatu yang baik, dan mengembangkan sikap positif terhadap lingkungannya.
PBK untuk Kelas IV, V, dan VI dilakukan dengan membuat karangan, menganalisis suatu isu atau kasus yang dikutip oleh guru dari koran dan majalah, dan membuat laporan tertulis tentang suatu kegiatan atau peristiwa.
PBK untuk Kelas VII, VIII, dan IX dilakukan dengan: (1) mengidentifikasi masalah, (2) mengumpulkan dan mengevaluasi informasi berkaitan dengan masalah, (3) menguji dan mengevaluasi pemecahan masalah, (4) memilih atau mengembangkan alternatif pemecahan masalah yang direkomendasikan, (5) mengembangkan rencana tindakan, dan (6) mengevaluasi pelaksanaan tindakan.
PBK untuk Kelas X, XI, XII SMA dan MA dilakukan dengan mengaplikasikan metode-metode ilmiah (the application of the scientific methods) seperti metode pemecahan masalah (problem solving method) dan metode inkuiri (inquiry method).
Langkah-langkah metode pemecahan masalah yaitu sebagai berikut: (1) merumuskan masalah, (2) membuat kerangka untuk pemecahan masalah, (3) menentukan sumber data, (4) mencari data, (5) menaksir kelayakan data, (6) memilah dan memasukan data ke dalam kerangka, (7) meringkas dan melakukan verifikasi data, (9) mengamati hubungan antar data, (10) menafsirkan data, (11) menyimpulkan hasil penafsiran, dan (12) mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah.
Langkah-langkah metode inkuiri yaitu sebagai berikut: (1) membuat fokus untuk inkuiri, (2) menyajikan masalah, (3) merumuskan kemungkinan penyelesaian, (4) mengumpulkan data, (5) menilai penyelesaian yang diajukan, dan (6) merumuskan kesimpulan.
Hasil akhir dari Praktik Belajar Kewarganegaraan adalah portofolio (portfolio) hasil belajar yang berupa rencana dan tindakan nyata yang ditayangkan oleh setiap individu atau kelompok dan dinilai secara periodik melalui suatu kompetisi interaktif-argumentatif pada tingkat kelas, sekolah, daerah setempat, dan nasional. Peserta didik kemudian diberikan sertifikat keberhasilan dalam mengikuti kegiatan praktik tersebut
3. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi
Dalam pembelajaran Kewarganegaraan dapat menggunakan berbagai media yang mempunyai potensi untuk menambah wawasan dan konteks belajar serta meningkatkan hasil belajar. Slide, film, radio, televisi, dan komputer yang dilengkapi CD-ROM dan hubungan internet dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai informasi tentang isu-isu internasional dan aktivitas kewarganegaraan di negara-negara lain.
4.Pengembangan Silabus
Dokumen ini merupakan standar nasional mata pelajaran Kewarganegaraan yang masih perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi silabus. Cara penjabaran dan bentuk dari silabus diserahkan kepada masing-masing penyusun. Oleh karena itu, silabus akan berbeda-beda antara satu daerah atau sekolah dengan daerah atau sekolah yang lainnya.
Sebagai bahan acuan, silabus menguraikan secara komprehensif sebagai berikut: (1). Kelas, (2) semester, (3) kompetensi dasar, (4) Indikator (5) Materi pokok (6) langkah pembelajaran (7) alokasi waktu, (8) sumber belajar , dan (9) penilaian.
Kurikulum berbasis kompetensi dapat diversifikasikan atau diperluas, diperdalam dan disesuaikan dengan keberagaman kondisi siswa maupun yang menyangkut potensi lingkungan.
BAB II
KOMPETENSI DASAR, INDIKATOR, DAN MATERI POKOK
Kelas : X
Standar Kompetensi : 1. Kemampuan membiasakan untuk mencari, menyerap, menyampaikan, dan menggunakan informasi tentang hakikat bangsa dan negara; nilai dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum); penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan implikasinya; masyarakat politik; prinsip-prinsip demokrasi; dan hubungan dasar negara dengan konstitusi.
Kompetensi Dasar
Indikator
Materi Pokok
1.1 Kemampuan untuk menganalisis hakikat bangsa dan negara
Mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial
Menganalisis pengertian dan unsur terbentuknya bangsa
Menganalisis pengertian dan terjadinya negara
Menguraikan fungsi dan tujuan negara
Hakikat bangsa dan negara
Menyimpulkan pentingnya pengakuan suatu negara oleh negara lain
Menunjukkan alasan suatu negara mengakui keberadaan negara lain
Menunjukkan semangat kebangsaan (nasionalisme dan patriotisme)
Menerapkan semangat kebangsaan
1.2Kemampuan menganalisis dan menerapkan nilai dan
norma (agama, kesusilaan,
kesopanan, dan hukum)
Mendeskripsikan pengertian dan macam-macam nilai
Mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma serta sanksinya
Menyimpulkan hubungan nilai dengan norma
Merumuskan nilai sebagai sumber norma
Mendeskripsikan pengertian dan penggolongan hukum
Menunjukkan sikap positif terhadap hukum (sadar hukum)
Mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang sesuai dan bertentangan dengan hukum
Menerapkan nilai dan macam –macam norma di lingkungan sekolah dan masyarakat
Nilai, macam-macam norma dan sanksinya
Kompetensi Dasar
Indikator
Materi Pokok
1.3 Kemampuan menganalisis penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan implikasinya
Menganalisis pengertian dan macam–macam HAM
Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia
Mengidentifikasi pelanggaran dan proses peradilan HAM internasional
Penegakan Hak Asasi Manusia dan implikasinya
Memprediksi konsekuensi jika suatu negara tidak menegakkan HAM
Menganalisis sanksi internasional atas pelanggaran HAM
Mendemonstrasikan proses penegakan HAM di Indonesia
Berpartisipasi terhadap penegakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
1.4 Kemampuan menganalisis masyarakat politik
Mendeskripsikan keberadaan manusia sebagai insan politik
Mengidentifikasikan ciri-ciri masyarakat politik
Masyarakat politik
Mendeskripsikan dinamika politik Indonesia
Menganalisis cara-cara berpolitik yang berkembang dalam masyarakat
Mendemonstrasikan perilaku politik sesuai aturan
Terampil melakukan komunikasi politik
1.5 Kemampuan mengapresiasi prinsip-prinsip demokrasi
Menganalisis proses demokratisasi menuju masyarakat madani (civil society )
Menguraikan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal
Menganalisis keterkaitan prinsip-prinsip demokrasi dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila
Membandingkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak masa orde lama, orde baru, dan reformasi
Prinsip-prinsip demokrasi
Mendemonstrasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum.
Menunjukkan perilaku yang mendukung terhadap tegaknya prinsip-prinsip demokrasi
Kompetensi Dasar
Indikator
Materi Pokok
1.6 Kemampuan menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi
Mendeskripsikan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi
Menganalisis substansi konstitusi negara
Membandingkan hubungan dasar negara dengan konstitusi pada negara RI dengan negara liberal dan negara komunis
Hubungan dasar negara dengan konstitusi
Menganalisis kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
Kelas : XI
Standar Kompetensi : 1. Kemampuan membiasakan untuk mencari, menyerap, menyampaikan, dan menggunakan informasi tentang prestasi diri; keterbukaan dan jaminan keadilan; sistem politik; hubungan internasional; sistem hukum internasional dan pengadilan internasional; serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
Kompetensi Dasar
Indikator
Materi Pokok
1.1 Kemampuan menunjukkan prestasi diri
Mengidentifikasi potensi diri
Menganalisis berbagai upaya untuk dapat berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan
Mengidentifikasi peluang untuk mewujudkan prestasi
Menunjukkan sikap positif terhadap setiap peluang untuk berprestasi
Menunjukkan kesiapan untuk berkompetisi secara sehat dengan orang lain
Menunjukkan semangat berprestasi
Berpartisipasi dalam berbagai aktivitas
Prestasi diri
1.2 Kemampuan menganalisis keterbukaan dan jaminan keadilan
Menganalisis makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Menguraikan pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
Menyimpulkan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
Keterbukaan dan jaminan keadilan
Mengapresiasi sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Menunjukkan perilaku positif terhadap upaya peningkatan jaminan keadilan
Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan
1.3 Kemampuan menganalisis dan merespon sistem politik
Mendeskripsikan macam-macam sistem politik
Menganalisis sistem politik demokrasi Pancasila
Menerima adanya perbedaan sistem politik
Menunjukkan sikap positif terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia
Mengapresiasi sistem politik demokrasi Pancasila
Menunjukkan partisipasi politik yang sesuai dengan aturan
Mendemonstrasikan pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan
Sistem politik
Kompetensi Dasar
Indikator
Materi Pokok
1.4 Kemampuan menganalisis hubungan
internasional
Menganalisis perlunya kerjasama internasional
Mengidentifikasikan tahap – tahap perjanjian internasional
Menganalisis kebijakan politik luar negeri Indonesia
Mendeskripsikan tujuan, fungsi dan peranan PBB
Menunjukkan sikap positif terhadap kerjasama dan perjanjian internasional
Mendukung kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia
Hubungan internasional
1.5 Kemampuan menganalisis Sistem Hukum Internasional dan Pengadilan Internasional
Menganalisis makna, asas dan sumber hukum internasional
Menggambarkan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional
Mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa internasional
Sistem Hukum Internasional dan
Pengadilan Internasional
Mengapresiasi peranan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional
Mendukung keputusan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional
Menerapkan prinsip hidup berdampingan secara damai berdasarkan persamaan derajat
Menggambarkan prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional
1.6 Kemampuan menganalisis dan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka
Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai
Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan
Menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila
Menguraikan tahap-tahap amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
Menunjukkan perilaku konstitusional dalam hidup berbangsa dan bernegara
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
Kelas : XII
Standar Kompetensi : 1. Kemampuan membiasakan untuk mencari, menyerap, menyampaikan dan menggunakan informasi tentang sistem pemerintahan; peranan pers dalam kehidupan masyarakat demokratis; dan pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia.
Kompetensi Dasar
Indikator
Materi Pokok
1.1 Kemampuan mengevaluasi sistem pemerintahan
Mengklasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer di berbagai negara
Menganalisis pengaruh sistem pemerintahan satu negara terhadap negara-negara lain
Sistem pemerintahan
Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI
Menentukan sikap terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia
1.2 Kemampuan menganalisis peranan pers dalam kehidupan masyarakat demokratis
Mendeskripsikan perkembangan pers di Indonesia
Menguraikan fungsi pers dalam masyarakat yang demokratis
Mendeskripsikan kode etik jurnalistik dan pers yang bebas dan bertangungjawab
Peranan pers dalam kehidupan masyarakat demokratis
Menentukan sikap terhadap upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers
Menunjukkan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa
Menulis suatu berita aktual untuk dipublikasikan
Memanfaatkan media massa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan fungsinya
Kompetensi Dasar
Indikator
Materi Pokok
1.3 Kemampuan mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia
Menguraikan proses globalisasi
Mendeskripsikan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara
Mengidentifikasi aspek-aspek positif dan negatif dari globalisasi
Globalisasi
Menunjukkan sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi
Menentukan posisi terhadap implikasi globalisasi
Meresensi tulisan tentang pengaruh globalisasi dalam kehidupan
Mempresentasikan resensi tulisan tentang pengaruh globalisasi
Rabu, 08 Desember 2010
desentralisasi
1.Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang/transfer wewengang dari pemerintah pusat baik kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat di Daerah yang disebut Dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang sering disebut Devolusi.
Pendapat lain adalah Carolie Bryant dan Luuise.G White, mengatakan bahwa Desentralisasi adalah transfer kekuasaan/kewenangan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administratif maupun desentralisasi politik.
Dan pada dasarnya desentralisasi adalah suatu proses transfer/penyerahan sebagian wewenang dan tanggungjawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah Daerah agar menjadi urusan rumahtangganya sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada Daerah dan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
2.(1) devolusi; Muncul ketika kewenangan dialihkan dari pemerintah pusat pada unit pemerintahanlokal.
(2) devolusi fungsional;
(3) organisasi interest;
(4) dekonsentrasiprefektoral;
(5) dekonsentrasi kementrian;
(6) delegasi pada agen-agen otonomi;
(7) philanthropy;
(8) marketization.
3. Perbedaan antara ddasentralisasi administrative atau dekonsentralisasi politik:
Jika dalam dekonsentrasi lembaga pemerintahan yang melaksanakan fungsi khusus tersebut adalah administrasi lapangan (instansi vertikal),
dalam desentralisasi teritorial adalah dinas yang otonom dan kepala daerah yang dipilih secara politik,
maka dalamdesentralisasi fungsional lembaga yang melaksanakan fungsi kawasan khusus adalah lembaga otonom yang pengisian jabatannya dapat dilakukan sendiri oleh lembaga otonom tersebut,
atau dengan persetujuan oleh pemerintah pusat,
pemilihan secara politik oleh konstituen atau merupakan gabungan diantara cara-cara tersebut.
Dengan demikian dapat dikatakana bahwa birokrasi desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional adalah otonom,
berbeda dengan dekonsentrasi yang ditentukan oleh lembaga pusat.
Dimensi lain membedakan adalah terkait dengan keuangan dan batas wilayah kerja.
Jika dalam dekonsentrasi keuangan lembaga penyelenggara di daerah sangat tergantung oleh anggaran sektor di pusat,
maka dalam desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional bersifat keuangannya bersifat otonom baik dalam penerimaan maupun pengeluaran.
Tentang batas wilayah kerja, dalam dekonsentrasi ditentukan secara tegas wilayah kerja aparat dekonsentrasi oleh pemerintah pusat (baik dalam integrated maupun unintegrated prefectoral system). Sedangkan dalam desentralisasi teritorial,
wilayah suatu daerah otonom merupakan kesepakatan diantara masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Organisasi Perangkat Daerah:
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur, Bupati atau Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoorDinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pengertian pertanggung jawaban Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah, dengan demikian Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoorDinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Walikota.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
Pendapat lain adalah Carolie Bryant dan Luuise.G White, mengatakan bahwa Desentralisasi adalah transfer kekuasaan/kewenangan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administratif maupun desentralisasi politik.
Dan pada dasarnya desentralisasi adalah suatu proses transfer/penyerahan sebagian wewenang dan tanggungjawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah Daerah agar menjadi urusan rumahtangganya sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada Daerah dan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
2.(1) devolusi; Muncul ketika kewenangan dialihkan dari pemerintah pusat pada unit pemerintahanlokal.
(2) devolusi fungsional;
(3) organisasi interest;
(4) dekonsentrasiprefektoral;
(5) dekonsentrasi kementrian;
(6) delegasi pada agen-agen otonomi;
(7) philanthropy;
(8) marketization.
3. Perbedaan antara ddasentralisasi administrative atau dekonsentralisasi politik:
Jika dalam dekonsentrasi lembaga pemerintahan yang melaksanakan fungsi khusus tersebut adalah administrasi lapangan (instansi vertikal),
dalam desentralisasi teritorial adalah dinas yang otonom dan kepala daerah yang dipilih secara politik,
maka dalamdesentralisasi fungsional lembaga yang melaksanakan fungsi kawasan khusus adalah lembaga otonom yang pengisian jabatannya dapat dilakukan sendiri oleh lembaga otonom tersebut,
atau dengan persetujuan oleh pemerintah pusat,
pemilihan secara politik oleh konstituen atau merupakan gabungan diantara cara-cara tersebut.
Dengan demikian dapat dikatakana bahwa birokrasi desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional adalah otonom,
berbeda dengan dekonsentrasi yang ditentukan oleh lembaga pusat.
Dimensi lain membedakan adalah terkait dengan keuangan dan batas wilayah kerja.
Jika dalam dekonsentrasi keuangan lembaga penyelenggara di daerah sangat tergantung oleh anggaran sektor di pusat,
maka dalam desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional bersifat keuangannya bersifat otonom baik dalam penerimaan maupun pengeluaran.
Tentang batas wilayah kerja, dalam dekonsentrasi ditentukan secara tegas wilayah kerja aparat dekonsentrasi oleh pemerintah pusat (baik dalam integrated maupun unintegrated prefectoral system). Sedangkan dalam desentralisasi teritorial,
wilayah suatu daerah otonom merupakan kesepakatan diantara masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Organisasi Perangkat Daerah:
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur, Bupati atau Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoorDinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pengertian pertanggung jawaban Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah, dengan demikian Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoorDinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Walikota.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
Makalah Menejemen Pelayanan Energi Kelangkaan Minyak dan Gas di Kota Malang
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
A.LATAR BELAKANG
Pemerintah tahun 2007 berencana menerapkan kebijakan menarik kompor minyak tanah milik masyarakat untuk diganti dengan kompor gas elpiji. Kebijakan ini terkait upaya pemerintah mengalihkan subsidi minyak tanah ke elpiji. Tapi ini baru konsep dan kita akan bicarakan terlebih dahulu.
Pemerintah pada tahap awal merencanakan program pengalihan minyak tanah ke elpiji di empat wilayah yakni DKI Jakarta, Batam, Bali, Makassar, dan kota malang. Pemilihan keempat wilayah itu karena memiliki ketersediaan infrastruktur pemanfaatan elpiji yang sudah lengkap. Tapi, ini masih konsep. Belum diputuskan. Sesuai konsep, harga minyak tanah di empat wilayah yang saat ini ditetapkan Rp 2.000,00 per liter secara otomatis akan dinaikkan. Sedangkan, di luar empat wilayah, harga minyak tanah tetap Rp 2.000,00 per liter. Mengenai waktu pelaksanaannya, pemerintah akan melaksanakan program secara bertahap dan setelah masyarakat benar-benar siap.
Untuk menyukseskan pemakaian elpiji, pemerintah akan menyiapkan tabung elpiji ukuran kecil yang harganya terjangkau oleh masyarakat. Jadi, elpijinya bukan pakai tabung yang besar kalau untuk masyarakat kecil, kita siapkan yang tiga kilogram. Ukuran tabung tiga kilogram (kg) ini ekuivalen sekira Rp 12.000,00. Dalam perhitungannya, penggunaan elpiji ini jauh lebih murah ketimbang minyak tanah. Satu kilogram elpiji setara dengan 3 liter minyak tanah. Saat ini harga elpiji Rp 4.250,00/kg dan minyak tanah Rp 2.000 per liter. Saya pikir ini masih bias terjangkau oleh masyarakat kecil kita.
Penggantian kompor minyak tanah ini akan bisa dilakukan secara bertahap. Kita akan sosialisasikan ini terus karena masih ada masyarakat yang khawatir menggunakan elpiji.Ia mengakui rencana pengalihan subsidi ini karena kebijakan sebelumnya yakni penggantian minyak tanah dengan batu bara kurang begitu berhasil. Kalau batu bara agak sulit diterapkan, terlalu banyak kendalanya.
Meski pemakaian elpiji digiatkan, ia menjamin, pemerintah akan tetap menjual minyak tanah, namun dengan harga keekonomian. Dengan harga minyak tanah yang mencapai tingkat keekonomiannya, diharapkan masyarakat tetap memilih elpiji karena disparitas harga yang besar. Sumber energi alternatif di tanah air berlimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal.
1.2 FUNGSI KONVERSI MINYAK ke GAS
Disini fungsi pemerintah mengalihkan pemakaian minyak tanah ke gas elpiji agar sumber energi yang berada ditanah air ini dapat digunakkan dengan baik. Pada hakekatnya pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumberdaya, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat manusia. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami (sumberdaya alam hayati dan non hayati) dan lingkungan binaan (sumberdaya manusia dan buatan), sehingga sifat interaksi maupun interdependensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang.
Dalam kaitan ini, eksplorasi maupun eksploitasi komponen-komponen sumberdaya alam untuk pembangunan, harus seimbang dengan hasil/produk bahan alam dan pembuangan limbah ke alam lingkungan. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta.
B. PENGENALAN MATERI
Subsidi energi, baik listrik maupun BBM, telah menjadi momok menakutkan bagi pengambil keputusan di Republik Indonesia ini. Pemerintah dipusingkan bukan hanya oleh rumitnya merancang pembangunan dan menentukan prioritas dalam penyusunan RAPBN, tetapi juga dengan besarnya subsidi – terutama BBM – yang harus ditanggung setiap tahun. Karena itulah, pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahap seperti tertuang dalam UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Meskipun demikian, subsidi minyak tanah dikecualikan. Dengan kata lain, meski telah menerapkan harga pasar untuk bensin dan solar, pemerintah masih mensubsidi minyak tanah untuk keperluan masyarakat berpendapatan rendah dan industri kecil.
Namun subsidi minyak tanah dalam dua tahun terakhir masih terasa memberatkan karena besarnya volume yang harus disubsidi, seiring dengan berbagai krisis dan transisi yang terjadi dalam managemen energi nasional. Kondisi ini diperberat pula dengan bertahannya harga minyak dunia pada kisaran USD 50-60 per barel. Karena itu, langkah pemerintah untuk melakukan konversi penggunaan minyak tanah kepada bahan bakar gas dalam bentuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) bisa dianggap sebagai salah satu terobosan penting dalam mengatasi rancunya pengembangan dan pemanfaatan energi, sekaligus mengurangi tekanan terhadap RAPBN.
Dari berbagai sumber diketahui bahwa pemerintah berencana untuk mengkonversi penggunaan sekitar 5,2 juta kilo liter minyak tanah kepada penggunaan 3,5 juta ton LPG hingga tahun 2010 mendatang yang dimulai dengan 1 juta kilo liter minyak tanah pada tahun 2007. Langkah ini bisa dipahami cukup strategis mengingat setelah penghapusan subsidi bensin dan solar, permintaan akan minyak tanah tidak memperlihatkan penurunan. Karena itu, salah satu jalan yang biasa dilakukan adalah dengan mengurangi pemakaian minyak tanah. Sayangnya, rencana konversi kepada LPG ini terasa mendadak dan tidak terencana secara komprehensif. Tak heran berbagai masalah dalam pelaksanaannya muncul seakan tiada henti.
Mulai dari ribut-ribut tender kompor gas yang dilakukan oleh Kantor Menteri Koperasi dan UKM, belum jelasnya sumber pendanaan dan besarnya subsidi yang mencapai ratusan milyar Rupiah, rendahnya sosialisasi kepada masyarakat yang justru sedang giatgiatnya memproduksi kompor murah berbahan bakar briket sesuai program pemerintah sebelumnya, ketidaksiapan infrastruktur seperti stasiun pengisian dan depot LPG, hingga kaburnya kriteria pemilihan lokasi uji coba dan kelompok masyarakat penerima kompor dan tabung gas gratis. Belum habis berbagai kontroveri tersebut, muncul pula masalah lain dalam proses tender kompor gas. Yaitu adanya aturan baru dimana kompor gas harus memiliki dua tungku.
Padahal peserta tender sebelumnya telah mengantisipasi dan diminta menyiapkan penawaran hanya satu tungku sesuai aturan dari Departemen Perindustrian. Lalu bagaimana langkah ke depan? Tidak semua rencana baik bisa berjalan mulus. Apalagi dalam era demokrasi yang penuh transisi. Berbagai niat dan semangat untuk mengukir sejarah tidak cukup hanya dibekali upaya biasa, tapi juga menuntut perjuangan ekstra dan kerjasama. Itulah salah satu kaedah proses perencanaan saat ini. Karena itu demi kelangsungan program konversi yang bertujuan baik, maka proses perencanaan dan program pelaksanaannya sebaiknya dibenahi dari sekarang sebelum mengalami kegagalan atau menciptakan dampak yang lebih buruk.
Ada dua masalah utama yang perlu pemikiran ulang. Pertama, dampak penghapusan subsidi untuk bensin dan solar kelihatannya luput dari perhatian pemikir negeri ini. Anjuran kiai dan puluhan cendekiawan Indonesia dengan berbagai iklannya di media cetak dan media elektronik untuk bersabar menghadapi “penyesuaian” harga BBM ternyata tidak mangkus. Himpitan dan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat miskin seperti nelayan di pesisir dan penduduk yang hidup didaerah sungai seperti di Jambi, Sumatera Selatan, sebagian Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, menuntut kreativitas agar bias bertahan hidup.
Mahalnya solar untuk melaut telah memaksa nelayan memodifikasi ribuan mesin kapal agar tetap bisa dioplos dengan minyak tanah supaya ekonomis, meski harus mengganti beberapa onderdil secara berkala. Sedangkan bagi rakyat pengguna transportasi sungai, mesin tempel perahu mereka juga harus direkayasa agar bisa menggunakan minyak tanah yang lebih murah. Meski secara ekonomi terjadi pengurangan subsidi untuk bensin dan solar, namun secara nasional penggunaan dan permintaan minyak tanah bukannya menurun. Malah sebaliknya, permintaan naik berlipat-lipat yang tercermin dengan banyaknya antrian minyak tanah disepanjang tahun 2005 dan 2006 di seluruh wilayah nusantara, termasuk di ibukota Jakarta.
Hal ini telah diperburuk pula oleh ulah spekulan, pengoplos, dan buruknya distribusi Pertamina. Kedua, apabila pemerintah masih akan terus melakukan konversi minyak tanah dengan berbagai kondisi makro seperti di atas, maka pelaksanaannya menuntut pembenahan. Koordinasi menjadi kata kunci. Demikian pula, harus jelas institusi penanggung jawab program utama (executing agency) dan institusi pelaksana untuk setiap sub program (implementing agency). Saat ini peran, fungsi dan tugas masingmasing institusi yang terlibat masih rancu. Setidaknya ada beberapa institusi yang terlibat, antara lain: Departemen ESDM, PT. Pertamina, BPH Migas, Depertemen Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Usaha (swasta), LSM, dan Pemerintah Daerah. Menjadi penting untuk meluruskan peran dan tugas masingmasing agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling tuding.
Untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi sudah sepantasnya dibetuk Tim Terpadu untuk melaksanakan program konversi ini. Mengingat jumlah masyarakat miskin yang terus bertambah, maka sangat diperlukan kecermatan dalam menentukan lapisan masyarakat yang akan menjadi sasaran konversi ini. Untuk skala nasional tentu saja tingkat kesulitannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan skala uji coba yang sekarang sedang dilaksanakan di beberapa kecamatan di wilayah DKI Jaya dan Tangerang.
Konversi penggunaan minyak tanah memang harus dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat masih tingginya permintaan dan ketergantungan nasional terhadap BBM. Program ini harus berkelanjutan dan tidak bisa sporadic mengingat pemerintah masih kesulitan menaikkan produksi minyak ketingkat 1,3 juta barel per hari, sementara penggunaan bahan bakar gas dan batu bara masih terkendala oleh infrastruktur. Penggantian jutaan kompor minyak tanah menjadi kompor gas tentu memerlukan biaya cukup besar. Apalagi jika itu akan diberikan secara cuma-cuma. Untuk jangka panjang strategi pembiayaan mutlak harus dipikirkan. Diusulkan agar biaya konversi pemakaian minyak tanah ini bisa diambilkan dari berbagai retribusi dan pendapatan negara bukan pajak lainnya (PNBP) yang jumlahnya cukup besar di sektor Migas.
Sedangkan pengelolaanya dalam jangka panjang bisa saja di embankan kepada badan usaha tertentu atau dikembalikan ke Pertamina dengan menggunakan pola Public Service Obligation sehingga mengurangi rantai birokrasi dan dapat meringankan beban pemerintah ditengah keterbatasan sumber daya manusia yang ada saat ini. Sebagai penutup tidak kalah pentingnya adalah program sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mensukseskan program ini. Karena itu ukuran tabung gas dan kepastian rancangan kompor hendaklah dibuat sedemikian rupa sehingga memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Khusus untuk ukuran tabung gas, kiranya perlu dipikirkan ulang secara seksama, hingga tidak terjadi salah persepsi nantinya bagi sebagian masyarakat miskin yang tentu juga memiliki tingkat pendidikan yang agak terbatas dibandingkan dengan masyarakat luas lainnya. Kedua hal ini sangat perlu diperhatikan untuk menghindarkan berbagai masalah sosial yang belum diantisipasi pemerintah pada saat ini.
Program konversi minyak tanah ke elpiji secara resmi mulai dilakukan. Bertempat di desa Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Wakil Presiden M Yusuf Kala didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro meluncurkan pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke Elpiji. Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan penggunaan elpiji sebagai pengganti minyak tanah, selain bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin juga bias menekan subsidi BBM yang selama ini ditanggung APBN. Selain itu pemakaian elpiji juga tidak menimbulkan polusi yang berlebihan. Berdasarkan kajian ilmiah, pemakaian 1 liter minyak tanah equivalent 0,4 kg elpiji. Sehingga jika menggunakan elpiji, masyarakat akan menghemat Rp 1700 dibanding minyak tanah.
Selanjutnya, berdasarkan uji coba disejumlah daerah konversi minyak tanah ke elpiji bisa mendatangkan penghematan Rp 25.000 per bulan per KK. Bagi pemerintah, program konversi memang membutuhkan dana investasi bagi pembangunan prasarana yang besar, yakni sekitar Rp 20 triliun. Namun, penghematan yang bisa dilakukan juga tidak kecil. Jika pemakaian minyak tanah bisa diganti seluruhnya dengan elpiji itu berarti subsidi sebesar Rp 30 triliun per tahun untuk minyak tanah tidak diperlukan. Ini artinya IRR lebih dari 100 %.
Minyak Tanah dan Alternatif Fuel Energy menuliskan opininya dalam blognya. Berikut ini adalah kutipannya: Masih Ingat rencana pemerintah pada sekitar pertengahan tahun 2006 silam yang akan menarik kompor minyak tanah dari masyarakat dan menggantinya dengan kompor elpiji ?
Kalo ingat, dulu dikatakan bahwa mulai 2007 proses konversi minyak tanah ke elpiji ini akan diberlakukan secara bertahap dengan tujuan menekan subsidi BBM dan diharapkan pada tahun 2008 nanti minyak tanah sudah bebas dari subsidi. Elpiji dipandang sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah yang lebih murah karena dari segi panas yang dihasilkan lebih tinggi dari pada minyak tanah kira –kira satu kilogram gas elpiji setara dengan 3-4 liter minyak tanah .
Tapi bagaimanapun menurut saya mau minyak tanah ataupun elpiji tidak akan benar-benar menjadi solusi masa depan, kenapa?
1. BBM tersebut tidak bersifat renewable, apalagi diperkirakan cadangan minyak Indonesia akan habis pada tahun 2020 mendatang, yang artinya setelah tahun tersebut maka 100 % minyak Indonesia adalah hasil Impor.
2. Proses konversi kompor minyak tanah ke elpiji itu sendiri membutuhkan proses yang panjang dan berkesinambungan hingga bisa benar-benar mengakar di masyarakat, membutuhkan dana yang besar, membutuhkan sosialisasi yang panjang serta pengelolaan yang profesional. Untuk bisa menghambat 100 % impor BBM maka langkah yang bisa diambil adalah dengan cara menekan dan mengurangi konsumsi BBM dalam negeri, salah satu pelaksanaanya bisa dengan cara substitusi BBM fossil dengan BBM hayati (bio fuel ). Penggunaan Bio fuel secara berkesinambungan akan lebih efisien untuk menghemat pemakaian BBM.
Produk-produk bio fuel diantaranya adalah :
1. Biodiesel, untuk menggantikan minyak solar, dipakai pada kendaraan dengan mesin diesel. Bisa dihasilkan oleh CPO, minyak jarak pagar, dll.
2. Bioethanol, untuk menggantikan bensin. Bisa dihasilkan oleh tebu, ubi kayu, shorgum dll
3. Biokerosin, untuk menggantikan minyak tanah. Bisa dihasilkan oleh jarak pagar
Berdasarkan pengamatan BPH Migas, Pertamina ternyata menarik 100 persen minyak tanah di wilayah konversi. Hal ini melanggar komitmen secara tertulis kepada BPH Migas tertanggal 23 April 2007 lalu yang menyatakan bahwa Pertamina hanya akan menarik 70 persen minyak tanah. Di wilayah Jabodetabek, komposisi pengguna minyak tanah adalah 70 persen konsumen rumah tangga dan 30 persen usaha kecil seperti pedagang kaki lima.
Sementara, program konversi yang dibagikan tabung dan kompor LPG secara gratis hanya menyentuh konsumen rumah tangga yang menggunakan minyak tanah. Jadi, kalau minyak tanah ditarik 100 persen, tentunya akan terjadi kelangkaan. Apalagi, berdasarkan pemantauan BPH Migas, masyarakat yang telah dibagikan kompor dan tabung gratis ternyata sebagian besar kembali menggunakan minyak tanah. Bahkan, di beberapa wilayah hanya lima persen yang terus menggunakan LPG, sedangkan 95 persen lainnya kembali memakai minyak tanah. Sesuai PP No 36 Tahun 2005, Pertamina harus bertanggung jawab dalam proses penyaluran dan pendistribusian minyak tanah sampai ke tingkat ritel. BPH Migas juga telah memberikan penugasan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi kepada Pertamina.
Artinya, Pertamina harus melaksanakan dan bertanggung jawab jangan sampai terjadi kelangkaan BBM bersubsidi. Ia meminta agar Pertamina tidak melempar tanggung jawab atas terjadinya kelangkaan minyak tanah ke BPH Migas. 9 Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja BBM BPH Migas Agus Nurhudoyo menambahkan, selama ini, Pertamina yang menunjuk mitra ritelnya dan setiap tiga bulan sekali meninjau kontrak dengan agen. Evaluasi kontrak itu bertujuan mengamankan pasokan minyak tanah sampai ke pangkalan dan terjamin distribusinya ke rakyat. Sedangkan peran BPH Migas lebih pada upaya mengamankan minyak tanah dengan sistem dan bukan dengan pengawasan setiap harinya. Pertaminalah yang terkait langsung dengan operasional harian dan lebih bisa berperan mendukung system pengawasannya. Dirut Pertamina Ari Soemarno mengatakan, Pertamina hanya melakukan konversi minyak tanah pada daerah-daerah yang telah dibagikan elpiji, sehingga seharusnya tidak ada kaitannya dengan kelangkaan. Ini terjadi karena ada pengoplosan dan penyalahgunaan, bukan karena program konversi.
Peluang pengoplosan dan penyalahgunaan tetap tinggi mengingat perbedaan harga minyak tanah bersubsidi dengan non subsidi bisa mencapai Rp 3.000,00 per liter. Ia berharap BPH Migas lebih memperketat pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan kelangkaan komoditas tersebut. Pertamina sendiri tidak memiliki wewenang melakukan penindakan atas penyelewengan penggunaan minyak tanah. Itu tugasnya BPHB Migas. Upaya yang bisa dilakukan Pertamina guna menekan kelangkaan tersebut hanya sebatas melakukan penggelontoran minyak tanah ke masyarakat.
Konversi minyak tanah ke elpiji (liquefied petroleum gas) ternyata kedodoran.
Daerah-daerah yang menjadi target konversi mengeluh karena tiba-tiba minyak tanah menghilang. Jikapun ada, harganya mahal, sekitar Rp 6.000-an, karena tak ada lagi subsidi. Di berbagai wilayah di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, banyak rakyat miskin dan pedagang kecil kelabakan karena depo minyak menghilang. Padahal minyak tanah masih sangat dibutuhkan rakyat miskin yang tak mampu membeli gas, meski tabung gas berisi 3 kilogram elpiji sudah diberikan gratis oleh pemerintah. Kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji itu memang bertujuan baik, yaitu mengurangi subsidi minyak tanah untuk keperluan rumah tangga yang nilainya sekitar Rp 30 triliun. Tapi sayang, dalam menentukan kebijakan tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa kesalahan mendasar sehingga kebijakan konversi itu akhirnya menimbulkan problem di masyarakat. Sejak awal, misalnya, pemerintah tidak konsisten dalam menentukan kebijakan konversi minyak tanah. Terbukti, gagasan konversi minyak tanah ke batu bara yang saat itu sudah mulai dikampanyekan tiba-tiba dibatalkan begitu saja.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, medio 2006, tiba-tiba menyatakan bahwa konversi ke batu bara diganti ke elpiji. Pergantian konversi secara tiba-tiba itu tidak hanya mengejutkan masyarakat yang sudah mulai bersiap-siap mengganti minyak tanah ke batu baru, tapi juga mengecewakan para perajin tungku batu bara dan para peneliti yang telah berhasil membuat tungku batu bara modern, yang bisa mengatur nyala api dan menghemat pemakaian batu bara. Di sejumlah pameran, misalnya, kreativitas masyarakat membuat tungku batu bara sudah mulai bermunculan guna menyambut era konversi minyak tanah ke batu bara itu.
Beberapa peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan perguruan tinggi, seperti di Universitas Sriwijaya, Palembang, telah berhasil membuat alat sederhana untuk mencairkan batu bara. Batu bara cair ini harganya lebih murah daripada minyak tanah dan sangat mudah pemakaiannya, sama seperti pemakaian minyak tanah. Baiknya lagi, semua jenis batu bara--baik yang muda (kadar karbonnya rendah) maupun yang tua (kadar karbon tinggi), bisa dicairkan. Dan batu cair ini ternyata tidak hanya bisa dipakai sebagai pengganti minyak tanah, tapi juga pengganti solar. Bahkan dengan sedikit treatment kimia, batu bara cair pun bisa diubah jadi premium.
Seandainya saja saat itu kebijakan konversi minyak tanah ke batu bara terus berjalan, niscaya masyarakat akan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Kompor-kompor batu bara, misalnya, tidak hanya bisa dipakai untuk membakar briket batu baru, tapi juga membakar briket arang kayu-kayuan, arang batok, dan lain-lain. Tapi sayang, suasana yang sudah tepat itu tiba-tiba dibatalkan secara mendadak oleh Jusuf Kalla. Apa motif di balik pembatalan konversi minyak tanah ke batu bara memang perlu diselidiki untuk mengetahui kenapa kebijakan yang sudah positif itu dibatalkan. Konversi permakaian minyak tanah ke elpiji bagi masyarakat kecil niscaya akan menimbulkan banyak masalah. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, dari aspek fisik. Minyak tanah bersifat cair sehingga transportasinya mudah, pengemasannya mudah, dan penjualan sistem eceran pun mudah. Masyarakat kecil, misalnya, bisa membeli minyak tanah hanya 0,5 liter (katakanlah Rp 1.500 dengan harga subsidi) dan mereka dapat membawanya sendiri dengan mudah. Minyak tanah 0,5 liter bisa juga dimasukkan ke plastik. Kondisi ini tak mungkin bisa dilakukan untuk pembelian elpiji. Ini karena elpiji dijual per tabung, yang isinya 3 kg, dengan harga Rp 14.500-15.000. Masyarakat jelas tidak mungkin bisa membeli elpiji hanya 0,5 kg, lalu membawanya dengan plastik atau kaleng susu bekas.
Kedua, dari aspek kimiawi. Elpiji jauh lebih mudah terbakar (inflammable) dibanding minyak tanah. Melihat perbedaan sifat fisika dan kimia (minyak tanah dan elpiji) tersebut, kita memang layak mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan keamanan kebijakan konversi tersebut. Keluhan masyarakat Dalam sebuah kunjungan ke daerah-daerah yang--konon menurut pemerintah—sudah diberi tabung elpiji gratis, kami menemukan berbagai keluhan masyarakat. Sejak adanya kebijakan konversi itu, minyak tanah menghilang dari pasar. Kalaupun ada, harganya sangat tinggi, sehingga mereka tak sanggup membelinya. Sementara itu, kalau mau beli gas, mereka harus membeli 3 kg atau satu tabung yang harganya berkisar Rp 15 ribu.
Kondisi ini tampaknya belum diperhatikan pemerintah. Bagi rakyat kecil, membeli bahan bakar Rp 15 ribu sangat memberatkan, karena penghasilan mereka tiap hari hanya cukup untuk makan sehari, bahkan terkadang kurang. Ini berbeda dengan minyak tanah yang bisa dibeli eceran, satu atau bahkan setengah liter sekalipun. Dari aspek ini, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji akan menimbulkan masalah seperti yang disebutkan di atas. Pemerintah kurang peka melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar penghasilannya pas-pasan. Mestinya, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji dilakukan secara selektif. Masyarakat kecil tetap dibiarkan memilih untuk sementara waktu, apakah menggunakan minyak tanah atau elpiji, yang kedua-duanya disubsidi.
Sementara itu, masyarakat yang mampu diharuskan memakai elpiji. Untuk itu, perlu ada pendataan penduduk miskin yang akurat di tiap-tiap wilayah agar pemberian
subsidi tersebut tepat sasaran. Jika alasannya untuk mengurangi subsidi dan memanfaatkan gas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan energi nasional, kenapa pemerintah tidak mengkonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD, yang memakai solar) dengan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Konversi dari PLTD ke PLTG ini cukup sederhana, tinggal menambah alat converter di mesin-mesin pembangkit listrik. Bahkan sebagian mesin di PLTD bisa dioperasikan dengan solar ataupun gas. Saat ini, misalnya, akibat pemakaian solar, subsidi pemerintah untuk PLN mencapai Rp 25 triliun. Jika memakai gas, subsidi itu nyaris nol dan pemerintah bias mengkonversi subsidi tersebut untuk membangun pusat-pusat pembangkit listrik di wilayah-wilayah lain yang kekurangan pasokan listrik.
Di luar Jawa dan daerahdaerah terpencil, misalnya, pasokan listrik ke masyarakat masih jauh dari memenuhi. Di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, misalnya, PLN hanya memenuhi 18,72 persen kebutuhan listrik masyarakat. Di Kabupaten Pasaman Barat, kebutuhan listrik masyarakat hanya terpenuhi 35,75 persen. Secara nasional, misalnya, PLN hanya memasok listrik 54 persen dari kebutuhan penduduk Indonesia. Ini artinya, jika prioritas konversi itu diberikan kepada PLN dulu, niscaya akan banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Studi yang dilakukan Japan International Cooperation Agency di wilayah lereng Gunung
Halimun, Jawa Barat, menunjukkan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat akibat masuknya jaringan listrik di pedesaan mencapai lebih dari 30 persen. Ini terjadi karena listrik tidak hanya menerangi jalan, tapi juga menjadikan masyarakat bias mengikuti acara radio, TV, dan lain-lain sehingga membuka wawasan mereka dan mengerti akses pasar untuk menjual produk-produk hasil buminya. Karena itu, untuk masyarakat pedesaan di lereng-lereng pegunungan, apakah mereka bisa dipaksa memakai tabung gas? Seberapa besar manfaat tabung gas tersebut? Jelas, tidak! Kebutuhan mereka jelas bukan tabung gas, melainkan listrik. Mereka lebih baik memakai tungku yang bisa dipakai untuk membakar kayu, batu bara, atau briket. Semua bahan bakar tersebut mudah diperoleh di desa secara gratis dan bisa dibuat sendiri. Tapi listrik? Mereka sangat membutuhkannya untuk berbagai kebutuhan, baik penerangan maupun informasi melalui media elektronik (TV dan radio).
Dengan demikian, mestinya kebijakan konversi gas tersebut perlu ditinjau ulang dan direvisi secara komprehensif. Dalam kaitan ini, kondisi masyarakat dan peta social ekonomi wilayah yang bersangkutan mestinya dikaji terlebih dulu oleh pemerintah sebelum menetapkan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji di atas.
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
A.LATAR BELAKANG
Pemerintah tahun 2007 berencana menerapkan kebijakan menarik kompor minyak tanah milik masyarakat untuk diganti dengan kompor gas elpiji. Kebijakan ini terkait upaya pemerintah mengalihkan subsidi minyak tanah ke elpiji. Tapi ini baru konsep dan kita akan bicarakan terlebih dahulu.
Pemerintah pada tahap awal merencanakan program pengalihan minyak tanah ke elpiji di empat wilayah yakni DKI Jakarta, Batam, Bali, Makassar, dan kota malang. Pemilihan keempat wilayah itu karena memiliki ketersediaan infrastruktur pemanfaatan elpiji yang sudah lengkap. Tapi, ini masih konsep. Belum diputuskan. Sesuai konsep, harga minyak tanah di empat wilayah yang saat ini ditetapkan Rp 2.000,00 per liter secara otomatis akan dinaikkan. Sedangkan, di luar empat wilayah, harga minyak tanah tetap Rp 2.000,00 per liter. Mengenai waktu pelaksanaannya, pemerintah akan melaksanakan program secara bertahap dan setelah masyarakat benar-benar siap.
Untuk menyukseskan pemakaian elpiji, pemerintah akan menyiapkan tabung elpiji ukuran kecil yang harganya terjangkau oleh masyarakat. Jadi, elpijinya bukan pakai tabung yang besar kalau untuk masyarakat kecil, kita siapkan yang tiga kilogram. Ukuran tabung tiga kilogram (kg) ini ekuivalen sekira Rp 12.000,00. Dalam perhitungannya, penggunaan elpiji ini jauh lebih murah ketimbang minyak tanah. Satu kilogram elpiji setara dengan 3 liter minyak tanah. Saat ini harga elpiji Rp 4.250,00/kg dan minyak tanah Rp 2.000 per liter. Saya pikir ini masih bias terjangkau oleh masyarakat kecil kita.
Penggantian kompor minyak tanah ini akan bisa dilakukan secara bertahap. Kita akan sosialisasikan ini terus karena masih ada masyarakat yang khawatir menggunakan elpiji.Ia mengakui rencana pengalihan subsidi ini karena kebijakan sebelumnya yakni penggantian minyak tanah dengan batu bara kurang begitu berhasil. Kalau batu bara agak sulit diterapkan, terlalu banyak kendalanya.
Meski pemakaian elpiji digiatkan, ia menjamin, pemerintah akan tetap menjual minyak tanah, namun dengan harga keekonomian. Dengan harga minyak tanah yang mencapai tingkat keekonomiannya, diharapkan masyarakat tetap memilih elpiji karena disparitas harga yang besar. Sumber energi alternatif di tanah air berlimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal.
1.2 FUNGSI KONVERSI MINYAK ke GAS
Disini fungsi pemerintah mengalihkan pemakaian minyak tanah ke gas elpiji agar sumber energi yang berada ditanah air ini dapat digunakkan dengan baik. Pada hakekatnya pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumberdaya, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat manusia. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami (sumberdaya alam hayati dan non hayati) dan lingkungan binaan (sumberdaya manusia dan buatan), sehingga sifat interaksi maupun interdependensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang.
Dalam kaitan ini, eksplorasi maupun eksploitasi komponen-komponen sumberdaya alam untuk pembangunan, harus seimbang dengan hasil/produk bahan alam dan pembuangan limbah ke alam lingkungan. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta.
B. PENGENALAN MATERI
Subsidi energi, baik listrik maupun BBM, telah menjadi momok menakutkan bagi pengambil keputusan di Republik Indonesia ini. Pemerintah dipusingkan bukan hanya oleh rumitnya merancang pembangunan dan menentukan prioritas dalam penyusunan RAPBN, tetapi juga dengan besarnya subsidi – terutama BBM – yang harus ditanggung setiap tahun. Karena itulah, pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahap seperti tertuang dalam UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Meskipun demikian, subsidi minyak tanah dikecualikan. Dengan kata lain, meski telah menerapkan harga pasar untuk bensin dan solar, pemerintah masih mensubsidi minyak tanah untuk keperluan masyarakat berpendapatan rendah dan industri kecil.
Namun subsidi minyak tanah dalam dua tahun terakhir masih terasa memberatkan karena besarnya volume yang harus disubsidi, seiring dengan berbagai krisis dan transisi yang terjadi dalam managemen energi nasional. Kondisi ini diperberat pula dengan bertahannya harga minyak dunia pada kisaran USD 50-60 per barel. Karena itu, langkah pemerintah untuk melakukan konversi penggunaan minyak tanah kepada bahan bakar gas dalam bentuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) bisa dianggap sebagai salah satu terobosan penting dalam mengatasi rancunya pengembangan dan pemanfaatan energi, sekaligus mengurangi tekanan terhadap RAPBN.
Dari berbagai sumber diketahui bahwa pemerintah berencana untuk mengkonversi penggunaan sekitar 5,2 juta kilo liter minyak tanah kepada penggunaan 3,5 juta ton LPG hingga tahun 2010 mendatang yang dimulai dengan 1 juta kilo liter minyak tanah pada tahun 2007. Langkah ini bisa dipahami cukup strategis mengingat setelah penghapusan subsidi bensin dan solar, permintaan akan minyak tanah tidak memperlihatkan penurunan. Karena itu, salah satu jalan yang biasa dilakukan adalah dengan mengurangi pemakaian minyak tanah. Sayangnya, rencana konversi kepada LPG ini terasa mendadak dan tidak terencana secara komprehensif. Tak heran berbagai masalah dalam pelaksanaannya muncul seakan tiada henti.
Mulai dari ribut-ribut tender kompor gas yang dilakukan oleh Kantor Menteri Koperasi dan UKM, belum jelasnya sumber pendanaan dan besarnya subsidi yang mencapai ratusan milyar Rupiah, rendahnya sosialisasi kepada masyarakat yang justru sedang giatgiatnya memproduksi kompor murah berbahan bakar briket sesuai program pemerintah sebelumnya, ketidaksiapan infrastruktur seperti stasiun pengisian dan depot LPG, hingga kaburnya kriteria pemilihan lokasi uji coba dan kelompok masyarakat penerima kompor dan tabung gas gratis. Belum habis berbagai kontroveri tersebut, muncul pula masalah lain dalam proses tender kompor gas. Yaitu adanya aturan baru dimana kompor gas harus memiliki dua tungku.
Padahal peserta tender sebelumnya telah mengantisipasi dan diminta menyiapkan penawaran hanya satu tungku sesuai aturan dari Departemen Perindustrian. Lalu bagaimana langkah ke depan? Tidak semua rencana baik bisa berjalan mulus. Apalagi dalam era demokrasi yang penuh transisi. Berbagai niat dan semangat untuk mengukir sejarah tidak cukup hanya dibekali upaya biasa, tapi juga menuntut perjuangan ekstra dan kerjasama. Itulah salah satu kaedah proses perencanaan saat ini. Karena itu demi kelangsungan program konversi yang bertujuan baik, maka proses perencanaan dan program pelaksanaannya sebaiknya dibenahi dari sekarang sebelum mengalami kegagalan atau menciptakan dampak yang lebih buruk.
Ada dua masalah utama yang perlu pemikiran ulang. Pertama, dampak penghapusan subsidi untuk bensin dan solar kelihatannya luput dari perhatian pemikir negeri ini. Anjuran kiai dan puluhan cendekiawan Indonesia dengan berbagai iklannya di media cetak dan media elektronik untuk bersabar menghadapi “penyesuaian” harga BBM ternyata tidak mangkus. Himpitan dan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat miskin seperti nelayan di pesisir dan penduduk yang hidup didaerah sungai seperti di Jambi, Sumatera Selatan, sebagian Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, menuntut kreativitas agar bias bertahan hidup.
Mahalnya solar untuk melaut telah memaksa nelayan memodifikasi ribuan mesin kapal agar tetap bisa dioplos dengan minyak tanah supaya ekonomis, meski harus mengganti beberapa onderdil secara berkala. Sedangkan bagi rakyat pengguna transportasi sungai, mesin tempel perahu mereka juga harus direkayasa agar bisa menggunakan minyak tanah yang lebih murah. Meski secara ekonomi terjadi pengurangan subsidi untuk bensin dan solar, namun secara nasional penggunaan dan permintaan minyak tanah bukannya menurun. Malah sebaliknya, permintaan naik berlipat-lipat yang tercermin dengan banyaknya antrian minyak tanah disepanjang tahun 2005 dan 2006 di seluruh wilayah nusantara, termasuk di ibukota Jakarta.
Hal ini telah diperburuk pula oleh ulah spekulan, pengoplos, dan buruknya distribusi Pertamina. Kedua, apabila pemerintah masih akan terus melakukan konversi minyak tanah dengan berbagai kondisi makro seperti di atas, maka pelaksanaannya menuntut pembenahan. Koordinasi menjadi kata kunci. Demikian pula, harus jelas institusi penanggung jawab program utama (executing agency) dan institusi pelaksana untuk setiap sub program (implementing agency). Saat ini peran, fungsi dan tugas masingmasing institusi yang terlibat masih rancu. Setidaknya ada beberapa institusi yang terlibat, antara lain: Departemen ESDM, PT. Pertamina, BPH Migas, Depertemen Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Usaha (swasta), LSM, dan Pemerintah Daerah. Menjadi penting untuk meluruskan peran dan tugas masingmasing agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling tuding.
Untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi sudah sepantasnya dibetuk Tim Terpadu untuk melaksanakan program konversi ini. Mengingat jumlah masyarakat miskin yang terus bertambah, maka sangat diperlukan kecermatan dalam menentukan lapisan masyarakat yang akan menjadi sasaran konversi ini. Untuk skala nasional tentu saja tingkat kesulitannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan skala uji coba yang sekarang sedang dilaksanakan di beberapa kecamatan di wilayah DKI Jaya dan Tangerang.
Konversi penggunaan minyak tanah memang harus dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat masih tingginya permintaan dan ketergantungan nasional terhadap BBM. Program ini harus berkelanjutan dan tidak bisa sporadic mengingat pemerintah masih kesulitan menaikkan produksi minyak ketingkat 1,3 juta barel per hari, sementara penggunaan bahan bakar gas dan batu bara masih terkendala oleh infrastruktur. Penggantian jutaan kompor minyak tanah menjadi kompor gas tentu memerlukan biaya cukup besar. Apalagi jika itu akan diberikan secara cuma-cuma. Untuk jangka panjang strategi pembiayaan mutlak harus dipikirkan. Diusulkan agar biaya konversi pemakaian minyak tanah ini bisa diambilkan dari berbagai retribusi dan pendapatan negara bukan pajak lainnya (PNBP) yang jumlahnya cukup besar di sektor Migas.
Sedangkan pengelolaanya dalam jangka panjang bisa saja di embankan kepada badan usaha tertentu atau dikembalikan ke Pertamina dengan menggunakan pola Public Service Obligation sehingga mengurangi rantai birokrasi dan dapat meringankan beban pemerintah ditengah keterbatasan sumber daya manusia yang ada saat ini. Sebagai penutup tidak kalah pentingnya adalah program sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mensukseskan program ini. Karena itu ukuran tabung gas dan kepastian rancangan kompor hendaklah dibuat sedemikian rupa sehingga memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Khusus untuk ukuran tabung gas, kiranya perlu dipikirkan ulang secara seksama, hingga tidak terjadi salah persepsi nantinya bagi sebagian masyarakat miskin yang tentu juga memiliki tingkat pendidikan yang agak terbatas dibandingkan dengan masyarakat luas lainnya. Kedua hal ini sangat perlu diperhatikan untuk menghindarkan berbagai masalah sosial yang belum diantisipasi pemerintah pada saat ini.
Program konversi minyak tanah ke elpiji secara resmi mulai dilakukan. Bertempat di desa Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Wakil Presiden M Yusuf Kala didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro meluncurkan pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke Elpiji. Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan penggunaan elpiji sebagai pengganti minyak tanah, selain bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin juga bias menekan subsidi BBM yang selama ini ditanggung APBN. Selain itu pemakaian elpiji juga tidak menimbulkan polusi yang berlebihan. Berdasarkan kajian ilmiah, pemakaian 1 liter minyak tanah equivalent 0,4 kg elpiji. Sehingga jika menggunakan elpiji, masyarakat akan menghemat Rp 1700 dibanding minyak tanah.
Selanjutnya, berdasarkan uji coba disejumlah daerah konversi minyak tanah ke elpiji bisa mendatangkan penghematan Rp 25.000 per bulan per KK. Bagi pemerintah, program konversi memang membutuhkan dana investasi bagi pembangunan prasarana yang besar, yakni sekitar Rp 20 triliun. Namun, penghematan yang bisa dilakukan juga tidak kecil. Jika pemakaian minyak tanah bisa diganti seluruhnya dengan elpiji itu berarti subsidi sebesar Rp 30 triliun per tahun untuk minyak tanah tidak diperlukan. Ini artinya IRR lebih dari 100 %.
Minyak Tanah dan Alternatif Fuel Energy menuliskan opininya dalam blognya. Berikut ini adalah kutipannya: Masih Ingat rencana pemerintah pada sekitar pertengahan tahun 2006 silam yang akan menarik kompor minyak tanah dari masyarakat dan menggantinya dengan kompor elpiji ?
Kalo ingat, dulu dikatakan bahwa mulai 2007 proses konversi minyak tanah ke elpiji ini akan diberlakukan secara bertahap dengan tujuan menekan subsidi BBM dan diharapkan pada tahun 2008 nanti minyak tanah sudah bebas dari subsidi. Elpiji dipandang sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah yang lebih murah karena dari segi panas yang dihasilkan lebih tinggi dari pada minyak tanah kira –kira satu kilogram gas elpiji setara dengan 3-4 liter minyak tanah .
Tapi bagaimanapun menurut saya mau minyak tanah ataupun elpiji tidak akan benar-benar menjadi solusi masa depan, kenapa?
1. BBM tersebut tidak bersifat renewable, apalagi diperkirakan cadangan minyak Indonesia akan habis pada tahun 2020 mendatang, yang artinya setelah tahun tersebut maka 100 % minyak Indonesia adalah hasil Impor.
2. Proses konversi kompor minyak tanah ke elpiji itu sendiri membutuhkan proses yang panjang dan berkesinambungan hingga bisa benar-benar mengakar di masyarakat, membutuhkan dana yang besar, membutuhkan sosialisasi yang panjang serta pengelolaan yang profesional. Untuk bisa menghambat 100 % impor BBM maka langkah yang bisa diambil adalah dengan cara menekan dan mengurangi konsumsi BBM dalam negeri, salah satu pelaksanaanya bisa dengan cara substitusi BBM fossil dengan BBM hayati (bio fuel ). Penggunaan Bio fuel secara berkesinambungan akan lebih efisien untuk menghemat pemakaian BBM.
Produk-produk bio fuel diantaranya adalah :
1. Biodiesel, untuk menggantikan minyak solar, dipakai pada kendaraan dengan mesin diesel. Bisa dihasilkan oleh CPO, minyak jarak pagar, dll.
2. Bioethanol, untuk menggantikan bensin. Bisa dihasilkan oleh tebu, ubi kayu, shorgum dll
3. Biokerosin, untuk menggantikan minyak tanah. Bisa dihasilkan oleh jarak pagar
Berdasarkan pengamatan BPH Migas, Pertamina ternyata menarik 100 persen minyak tanah di wilayah konversi. Hal ini melanggar komitmen secara tertulis kepada BPH Migas tertanggal 23 April 2007 lalu yang menyatakan bahwa Pertamina hanya akan menarik 70 persen minyak tanah. Di wilayah Jabodetabek, komposisi pengguna minyak tanah adalah 70 persen konsumen rumah tangga dan 30 persen usaha kecil seperti pedagang kaki lima.
Sementara, program konversi yang dibagikan tabung dan kompor LPG secara gratis hanya menyentuh konsumen rumah tangga yang menggunakan minyak tanah. Jadi, kalau minyak tanah ditarik 100 persen, tentunya akan terjadi kelangkaan. Apalagi, berdasarkan pemantauan BPH Migas, masyarakat yang telah dibagikan kompor dan tabung gratis ternyata sebagian besar kembali menggunakan minyak tanah. Bahkan, di beberapa wilayah hanya lima persen yang terus menggunakan LPG, sedangkan 95 persen lainnya kembali memakai minyak tanah. Sesuai PP No 36 Tahun 2005, Pertamina harus bertanggung jawab dalam proses penyaluran dan pendistribusian minyak tanah sampai ke tingkat ritel. BPH Migas juga telah memberikan penugasan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi kepada Pertamina.
Artinya, Pertamina harus melaksanakan dan bertanggung jawab jangan sampai terjadi kelangkaan BBM bersubsidi. Ia meminta agar Pertamina tidak melempar tanggung jawab atas terjadinya kelangkaan minyak tanah ke BPH Migas. 9 Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja BBM BPH Migas Agus Nurhudoyo menambahkan, selama ini, Pertamina yang menunjuk mitra ritelnya dan setiap tiga bulan sekali meninjau kontrak dengan agen. Evaluasi kontrak itu bertujuan mengamankan pasokan minyak tanah sampai ke pangkalan dan terjamin distribusinya ke rakyat. Sedangkan peran BPH Migas lebih pada upaya mengamankan minyak tanah dengan sistem dan bukan dengan pengawasan setiap harinya. Pertaminalah yang terkait langsung dengan operasional harian dan lebih bisa berperan mendukung system pengawasannya. Dirut Pertamina Ari Soemarno mengatakan, Pertamina hanya melakukan konversi minyak tanah pada daerah-daerah yang telah dibagikan elpiji, sehingga seharusnya tidak ada kaitannya dengan kelangkaan. Ini terjadi karena ada pengoplosan dan penyalahgunaan, bukan karena program konversi.
Peluang pengoplosan dan penyalahgunaan tetap tinggi mengingat perbedaan harga minyak tanah bersubsidi dengan non subsidi bisa mencapai Rp 3.000,00 per liter. Ia berharap BPH Migas lebih memperketat pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan kelangkaan komoditas tersebut. Pertamina sendiri tidak memiliki wewenang melakukan penindakan atas penyelewengan penggunaan minyak tanah. Itu tugasnya BPHB Migas. Upaya yang bisa dilakukan Pertamina guna menekan kelangkaan tersebut hanya sebatas melakukan penggelontoran minyak tanah ke masyarakat.
Konversi minyak tanah ke elpiji (liquefied petroleum gas) ternyata kedodoran.
Daerah-daerah yang menjadi target konversi mengeluh karena tiba-tiba minyak tanah menghilang. Jikapun ada, harganya mahal, sekitar Rp 6.000-an, karena tak ada lagi subsidi. Di berbagai wilayah di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, banyak rakyat miskin dan pedagang kecil kelabakan karena depo minyak menghilang. Padahal minyak tanah masih sangat dibutuhkan rakyat miskin yang tak mampu membeli gas, meski tabung gas berisi 3 kilogram elpiji sudah diberikan gratis oleh pemerintah. Kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji itu memang bertujuan baik, yaitu mengurangi subsidi minyak tanah untuk keperluan rumah tangga yang nilainya sekitar Rp 30 triliun. Tapi sayang, dalam menentukan kebijakan tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa kesalahan mendasar sehingga kebijakan konversi itu akhirnya menimbulkan problem di masyarakat. Sejak awal, misalnya, pemerintah tidak konsisten dalam menentukan kebijakan konversi minyak tanah. Terbukti, gagasan konversi minyak tanah ke batu bara yang saat itu sudah mulai dikampanyekan tiba-tiba dibatalkan begitu saja.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, medio 2006, tiba-tiba menyatakan bahwa konversi ke batu bara diganti ke elpiji. Pergantian konversi secara tiba-tiba itu tidak hanya mengejutkan masyarakat yang sudah mulai bersiap-siap mengganti minyak tanah ke batu baru, tapi juga mengecewakan para perajin tungku batu bara dan para peneliti yang telah berhasil membuat tungku batu bara modern, yang bisa mengatur nyala api dan menghemat pemakaian batu bara. Di sejumlah pameran, misalnya, kreativitas masyarakat membuat tungku batu bara sudah mulai bermunculan guna menyambut era konversi minyak tanah ke batu bara itu.
Beberapa peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan perguruan tinggi, seperti di Universitas Sriwijaya, Palembang, telah berhasil membuat alat sederhana untuk mencairkan batu bara. Batu bara cair ini harganya lebih murah daripada minyak tanah dan sangat mudah pemakaiannya, sama seperti pemakaian minyak tanah. Baiknya lagi, semua jenis batu bara--baik yang muda (kadar karbonnya rendah) maupun yang tua (kadar karbon tinggi), bisa dicairkan. Dan batu cair ini ternyata tidak hanya bisa dipakai sebagai pengganti minyak tanah, tapi juga pengganti solar. Bahkan dengan sedikit treatment kimia, batu bara cair pun bisa diubah jadi premium.
Seandainya saja saat itu kebijakan konversi minyak tanah ke batu bara terus berjalan, niscaya masyarakat akan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Kompor-kompor batu bara, misalnya, tidak hanya bisa dipakai untuk membakar briket batu baru, tapi juga membakar briket arang kayu-kayuan, arang batok, dan lain-lain. Tapi sayang, suasana yang sudah tepat itu tiba-tiba dibatalkan secara mendadak oleh Jusuf Kalla. Apa motif di balik pembatalan konversi minyak tanah ke batu bara memang perlu diselidiki untuk mengetahui kenapa kebijakan yang sudah positif itu dibatalkan. Konversi permakaian minyak tanah ke elpiji bagi masyarakat kecil niscaya akan menimbulkan banyak masalah. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, dari aspek fisik. Minyak tanah bersifat cair sehingga transportasinya mudah, pengemasannya mudah, dan penjualan sistem eceran pun mudah. Masyarakat kecil, misalnya, bisa membeli minyak tanah hanya 0,5 liter (katakanlah Rp 1.500 dengan harga subsidi) dan mereka dapat membawanya sendiri dengan mudah. Minyak tanah 0,5 liter bisa juga dimasukkan ke plastik. Kondisi ini tak mungkin bisa dilakukan untuk pembelian elpiji. Ini karena elpiji dijual per tabung, yang isinya 3 kg, dengan harga Rp 14.500-15.000. Masyarakat jelas tidak mungkin bisa membeli elpiji hanya 0,5 kg, lalu membawanya dengan plastik atau kaleng susu bekas.
Kedua, dari aspek kimiawi. Elpiji jauh lebih mudah terbakar (inflammable) dibanding minyak tanah. Melihat perbedaan sifat fisika dan kimia (minyak tanah dan elpiji) tersebut, kita memang layak mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan keamanan kebijakan konversi tersebut. Keluhan masyarakat Dalam sebuah kunjungan ke daerah-daerah yang--konon menurut pemerintah—sudah diberi tabung elpiji gratis, kami menemukan berbagai keluhan masyarakat. Sejak adanya kebijakan konversi itu, minyak tanah menghilang dari pasar. Kalaupun ada, harganya sangat tinggi, sehingga mereka tak sanggup membelinya. Sementara itu, kalau mau beli gas, mereka harus membeli 3 kg atau satu tabung yang harganya berkisar Rp 15 ribu.
Kondisi ini tampaknya belum diperhatikan pemerintah. Bagi rakyat kecil, membeli bahan bakar Rp 15 ribu sangat memberatkan, karena penghasilan mereka tiap hari hanya cukup untuk makan sehari, bahkan terkadang kurang. Ini berbeda dengan minyak tanah yang bisa dibeli eceran, satu atau bahkan setengah liter sekalipun. Dari aspek ini, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji akan menimbulkan masalah seperti yang disebutkan di atas. Pemerintah kurang peka melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar penghasilannya pas-pasan. Mestinya, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji dilakukan secara selektif. Masyarakat kecil tetap dibiarkan memilih untuk sementara waktu, apakah menggunakan minyak tanah atau elpiji, yang kedua-duanya disubsidi.
Sementara itu, masyarakat yang mampu diharuskan memakai elpiji. Untuk itu, perlu ada pendataan penduduk miskin yang akurat di tiap-tiap wilayah agar pemberian
subsidi tersebut tepat sasaran. Jika alasannya untuk mengurangi subsidi dan memanfaatkan gas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan energi nasional, kenapa pemerintah tidak mengkonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD, yang memakai solar) dengan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Konversi dari PLTD ke PLTG ini cukup sederhana, tinggal menambah alat converter di mesin-mesin pembangkit listrik. Bahkan sebagian mesin di PLTD bisa dioperasikan dengan solar ataupun gas. Saat ini, misalnya, akibat pemakaian solar, subsidi pemerintah untuk PLN mencapai Rp 25 triliun. Jika memakai gas, subsidi itu nyaris nol dan pemerintah bias mengkonversi subsidi tersebut untuk membangun pusat-pusat pembangkit listrik di wilayah-wilayah lain yang kekurangan pasokan listrik.
Di luar Jawa dan daerahdaerah terpencil, misalnya, pasokan listrik ke masyarakat masih jauh dari memenuhi. Di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, misalnya, PLN hanya memenuhi 18,72 persen kebutuhan listrik masyarakat. Di Kabupaten Pasaman Barat, kebutuhan listrik masyarakat hanya terpenuhi 35,75 persen. Secara nasional, misalnya, PLN hanya memasok listrik 54 persen dari kebutuhan penduduk Indonesia. Ini artinya, jika prioritas konversi itu diberikan kepada PLN dulu, niscaya akan banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Studi yang dilakukan Japan International Cooperation Agency di wilayah lereng Gunung
Halimun, Jawa Barat, menunjukkan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat akibat masuknya jaringan listrik di pedesaan mencapai lebih dari 30 persen. Ini terjadi karena listrik tidak hanya menerangi jalan, tapi juga menjadikan masyarakat bias mengikuti acara radio, TV, dan lain-lain sehingga membuka wawasan mereka dan mengerti akses pasar untuk menjual produk-produk hasil buminya. Karena itu, untuk masyarakat pedesaan di lereng-lereng pegunungan, apakah mereka bisa dipaksa memakai tabung gas? Seberapa besar manfaat tabung gas tersebut? Jelas, tidak! Kebutuhan mereka jelas bukan tabung gas, melainkan listrik. Mereka lebih baik memakai tungku yang bisa dipakai untuk membakar kayu, batu bara, atau briket. Semua bahan bakar tersebut mudah diperoleh di desa secara gratis dan bisa dibuat sendiri. Tapi listrik? Mereka sangat membutuhkannya untuk berbagai kebutuhan, baik penerangan maupun informasi melalui media elektronik (TV dan radio).
Dengan demikian, mestinya kebijakan konversi gas tersebut perlu ditinjau ulang dan direvisi secara komprehensif. Dalam kaitan ini, kondisi masyarakat dan peta social ekonomi wilayah yang bersangkutan mestinya dikaji terlebih dulu oleh pemerintah sebelum menetapkan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji di atas.
Ketetapan MPR RI tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN.
Ketetapan MPR RI tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN.
Rekomendasi Arah Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.
Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah :
1)Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintahan terutama aparat penegak hukum danpenyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.
2)Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi dimasa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
3)Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat.
4)Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya KKN.
5)Merivisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya.
6)Dengan membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi :
a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
b. Perlindungan Saksi dan Korupsi;
c. Perlindungan Terorgnisasi;
d. Kebebasan Mendapat Informasi;
e. Etika Pemerintah;
f. Kejahatan Pencucian Uang;
g. Ombudsmen.
Rekomendasi arah kebijakan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tingginegara lainnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing, dan dilaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Rekomendasi Arah Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.
Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah :
1)Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintahan terutama aparat penegak hukum danpenyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.
2)Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi dimasa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
3)Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat.
4)Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya KKN.
5)Merivisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya.
6)Dengan membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi :
a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
b. Perlindungan Saksi dan Korupsi;
c. Perlindungan Terorgnisasi;
d. Kebebasan Mendapat Informasi;
e. Etika Pemerintah;
f. Kejahatan Pencucian Uang;
g. Ombudsmen.
Rekomendasi arah kebijakan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tingginegara lainnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing, dan dilaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Fungsi MPR Pelaksanaanya
Fungsi MPR :
a)Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi jalanya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif agar kekuasaan pemerintah tidak menindas rakyat sehingga kekuasaan yidak dijalankan secara sewenan-wenang.
a)Sebagai pemegang kekuasaan legislatif untuk menjalankan keinginan rakyat yang diinterpretasikan dalam undang-undang dan juga sebagai pembuat undang-undang dasar.
b)Fungsi untuk membuat keputusan yang sifatnya non legislatif. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis dengan suara terbanayak
c)Lain-lain fungsi yang diatur dengan tegas oleh UUD. Fungsi tersebut anatra lain: mencabut mandat dan memberhentikan presiden apabila sungguh-sungguh melanggar GBHN, meengatur tata tertib majelis, menafsirkan UUD dan GBHN.
d)Menetapkan pimpinan majelis yang dipimpin dari dan oleh anggotanya.
e)Mengambil atau memberi keputusan terhadap anggota yang meanggar sumpah atau janji anggota.
Pelaksanaanya
Permasalahan dalam pelaksanaanya adalah bahwa permasalahan KKN yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius dan kejahatan yang luar biasa dn menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan KKN telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana diharapkan. Desakan kuat masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan KKN. Bahwa pembaharuan komitmen dan kemauan politik untuk memberantas dan mencegah KKN memerlukan langkah-langka percepatan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya Ketetapan MPR Republik Indonesia tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.
a)Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi jalanya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif agar kekuasaan pemerintah tidak menindas rakyat sehingga kekuasaan yidak dijalankan secara sewenan-wenang.
a)Sebagai pemegang kekuasaan legislatif untuk menjalankan keinginan rakyat yang diinterpretasikan dalam undang-undang dan juga sebagai pembuat undang-undang dasar.
b)Fungsi untuk membuat keputusan yang sifatnya non legislatif. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis dengan suara terbanayak
c)Lain-lain fungsi yang diatur dengan tegas oleh UUD. Fungsi tersebut anatra lain: mencabut mandat dan memberhentikan presiden apabila sungguh-sungguh melanggar GBHN, meengatur tata tertib majelis, menafsirkan UUD dan GBHN.
d)Menetapkan pimpinan majelis yang dipimpin dari dan oleh anggotanya.
e)Mengambil atau memberi keputusan terhadap anggota yang meanggar sumpah atau janji anggota.
Pelaksanaanya
Permasalahan dalam pelaksanaanya adalah bahwa permasalahan KKN yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius dan kejahatan yang luar biasa dn menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan KKN telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana diharapkan. Desakan kuat masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan KKN. Bahwa pembaharuan komitmen dan kemauan politik untuk memberantas dan mencegah KKN memerlukan langkah-langka percepatan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya Ketetapan MPR Republik Indonesia tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.
Tugas dan Wewenang, MPR antara lain:Tugas dan Wewenang, MPR antara lain:
Tugas dan Wewenang, MPR antara lain:
Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar)
Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum
Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya
Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya
Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya
Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya
Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar)
Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum
Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya
Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya
Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya
Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya
Contoh konkrit penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan petentangan dengan Pancasila.
Contoh konkrit penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan petentangan dengan Pancasila.
Dalam kehidupan politik, terlihat kesan kuat bahwa telah timbul apa yang pernah disebut dan dikhawatirkan oleh dr. Mohammad Hatta sebagai suatu ultra demokrasi. Walaupun lembaga legislatif serta lembaga eksekutif telah dipilih secara demokratis, namun demonstrasi ke jalan-jalan bukan saja tidak berhenti, tetapi sudah menjadi suatu hal yang terjadi secara rutin. Tiada hari tanpa demonstrasi. Partai-partai politik yang seyogyanya berfungsi sebagai lembaga demokrasi yang mengagregasi serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat serta sebagai wahana untuk seleksi kepemimpinan ditengarai hanya asyik dengan dirinya sendiri dan telah mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat.
2. Coba deskripsikan kedudukan, wewenag, dan fundsi kelembagaan negara selain DPR. Lalu bagaimana pelaksanaan dari lembaga tersebut, ap permasalahanya dan bagaimana solusinya.
Kedudukan MPR Setelah Perubahan (Amandemen) UUD 1945
Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.
MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarki Perundang-undangan.
Dalam kehidupan politik, terlihat kesan kuat bahwa telah timbul apa yang pernah disebut dan dikhawatirkan oleh dr. Mohammad Hatta sebagai suatu ultra demokrasi. Walaupun lembaga legislatif serta lembaga eksekutif telah dipilih secara demokratis, namun demonstrasi ke jalan-jalan bukan saja tidak berhenti, tetapi sudah menjadi suatu hal yang terjadi secara rutin. Tiada hari tanpa demonstrasi. Partai-partai politik yang seyogyanya berfungsi sebagai lembaga demokrasi yang mengagregasi serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat serta sebagai wahana untuk seleksi kepemimpinan ditengarai hanya asyik dengan dirinya sendiri dan telah mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat.
2. Coba deskripsikan kedudukan, wewenag, dan fundsi kelembagaan negara selain DPR. Lalu bagaimana pelaksanaan dari lembaga tersebut, ap permasalahanya dan bagaimana solusinya.
Kedudukan MPR Setelah Perubahan (Amandemen) UUD 1945
Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.
MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarki Perundang-undangan.
Contoh konkrit penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan perwujudan Pancasila.
B.Contoh konkrit penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan perwujudan Pancasila.
Saya mulai dengan kemajuan bahkan kemajuan besar yang telah dibawa oleh gerakan Reformasi Nasional. Seperti juga halnya Orde Baru telah mengoreksi demikian banyak kelemahan Orde Lama, gerakan Reformasi Nasional telah mengoreksi demikian banyak kelemahan Orde Baru, terutama dalam penghormatan dan perlindungan terhadap hak sipil dan politik. Secara umum Republik Indonesia pasca 1998 terkesan memang lebih terbuka dan lebih demokratis. Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan telah terwujud hampir secara penuh. Pers dan media massa Indonesia termasuk pers dan media massa yang paling bebas di Asia Tenggara. Partai politik boleh didirikan kapan saja dan seberapa pun banyaknya. Pemberontakan bersenjata di daerah Aceh telah diakhiri dan suatu pemerintahan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat Aceh terbentuk, walaupun dengan bantuan mediasi oleh seorang mantan Presiden Finlandia. Rangkaian pemilihan umum telah berlangsung secara langsung, umum, bersih, jujur, dan adil seperti sudah lama didambakan. TNI dan Polri telah dikembalikan pada missi dan fungsi pokoknya, dan seiring dengan itu tidak ada lagi fraksi TNI dan Polri di lembaga-lembaga legislatif.
Saya mulai dengan kemajuan bahkan kemajuan besar yang telah dibawa oleh gerakan Reformasi Nasional. Seperti juga halnya Orde Baru telah mengoreksi demikian banyak kelemahan Orde Lama, gerakan Reformasi Nasional telah mengoreksi demikian banyak kelemahan Orde Baru, terutama dalam penghormatan dan perlindungan terhadap hak sipil dan politik. Secara umum Republik Indonesia pasca 1998 terkesan memang lebih terbuka dan lebih demokratis. Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan telah terwujud hampir secara penuh. Pers dan media massa Indonesia termasuk pers dan media massa yang paling bebas di Asia Tenggara. Partai politik boleh didirikan kapan saja dan seberapa pun banyaknya. Pemberontakan bersenjata di daerah Aceh telah diakhiri dan suatu pemerintahan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat Aceh terbentuk, walaupun dengan bantuan mediasi oleh seorang mantan Presiden Finlandia. Rangkaian pemilihan umum telah berlangsung secara langsung, umum, bersih, jujur, dan adil seperti sudah lama didambakan. TNI dan Polri telah dikembalikan pada missi dan fungsi pokoknya, dan seiring dengan itu tidak ada lagi fraksi TNI dan Polri di lembaga-lembaga legislatif.
Langkah-langkah yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan konsisten dan komitmin terhadap Pancasila.
B.Langkah-langkah yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan konsisten dan komitmin terhadap Pancasila.
Melakukan penanaman dan pembudayaan etika melalui pendekatan komunikatif, dialogis, dan persuasif, tidak melalui pendekatan secara induktrinasi.
Melakukan gerakan nasionaletika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara sinergi dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh potensi bangsa, pemerintah atau masyarakat.
Mengaitkan pembudayaan etika kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat sebagai bagian dari sikap keberagaman, yang menempatkan nilai-nilai etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dan bermasyarakat disamping tanggung jawab kemanusiaan juga sebagi pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa.
Melakukan penanaman dan pembudayaan etika melalui pendekatan komunikatif, dialogis, dan persuasif, tidak melalui pendekatan secara induktrinasi.
Melakukan gerakan nasionaletika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara sinergi dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh potensi bangsa, pemerintah atau masyarakat.
Mengaitkan pembudayaan etika kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat sebagai bagian dari sikap keberagaman, yang menempatkan nilai-nilai etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dan bermasyarakat disamping tanggung jawab kemanusiaan juga sebagi pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa.
A. Jelaskan beberapa alasan saudara Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, pandangan terhadap bangsa sangat relevan dijadikan sebagai pijakan nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah bangsa dan ideologi negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan negara. Konsep-konsep Pancasila tentang kehidupan bernegara yang disebut cita hukum, merupakan cita hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan.
Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah negara yang mendasar . Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut.
1) Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan. Pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada Sila Persatuan Indonesia, mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa dengan tetap menghormati sifat masing-masing sepert apa adanya.
2) Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik, dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3) Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia.
4) Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini, selaras dengan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5) Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut.
Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah negara yang mendasar . Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut.
1) Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan. Pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada Sila Persatuan Indonesia, mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa dengan tetap menghormati sifat masing-masing sepert apa adanya.
2) Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik, dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3) Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia.
4) Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini, selaras dengan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5) Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut.
BAB III METODE PENELITIAN
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1.Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan oleh penulis tentang analisis pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Penelitian tersebut dilakukan pada daerah-daerah pesisir pantai yang mayoritas penduduknya berekonomi sulit.
3.2. Jenis Penelitian
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan bahwa perekonomian nelayan kurang diperhatikan oleh pemerintah, dan bagaimana cara pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat pantai atau memperdayakan masyarakat pantai tersebut. Strategi pengembangan masyarakat pantai dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non struktural
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan dua cara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang telah terlihat kasusnya, sehingga mendapat informasi tentang fakta lapangan. Penulis juga mendapatkan kumpulan data dari bahan literatur-literatur bahan yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut. Dan juga pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai sustu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya,sepeti apa yang telah diteliti.
3.4.Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Populasi penelitian ini yaitu berbagai usaha pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat pantai, yang heterogen berasal dari berbagai latar belakang, sedangkan sampel adalah sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini merupakan peneletian yang bersifat umum dan menggunakan aplikasi dan apresiasi masyarakat dalam penentuan hasil akhir penelitian, sehingga dibutuhkan persepsi dan tanggapan masyarakat yang dipilih oleh peneliti sebagai sample untuk memperoleh informasi tentang penelitian ini.
Daftar Pustaka
Costanza, R. (Ed.) (1991) Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability, Columbia University Press, New York.
Harbinson dan Myers,1965, Manpower and Education : Country Studies in Economic Development
Kay, R. and Alder, J. (1999) Coastal Management and Planning, E & FN SPON, New York
Moh. Manshur Hidayat & Surochiem As, Artikel Maritim : Pokok-Pokok Strategi Pengembangan Masyarakat Pantai Dalam Mendorong Kemandirian Daerah, Ridev Institute Surabaya
Rokhimin D,1999, Prosiding : Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Kerjasama Direktorat Jenderal Pembengunan Daerah dengan Coastal Recsources Management Project (CRMP/CRC-URI). Jakarta.
Rudy C Tarumingkeng,, (2001) Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan, http://www.hayati-ipb.com/users/rudyct/grp_paper01/kel1_012.htm
METODE PENELITIAN
3.1.Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan oleh penulis tentang analisis pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Penelitian tersebut dilakukan pada daerah-daerah pesisir pantai yang mayoritas penduduknya berekonomi sulit.
3.2. Jenis Penelitian
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan bahwa perekonomian nelayan kurang diperhatikan oleh pemerintah, dan bagaimana cara pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat pantai atau memperdayakan masyarakat pantai tersebut. Strategi pengembangan masyarakat pantai dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non struktural
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan dua cara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang telah terlihat kasusnya, sehingga mendapat informasi tentang fakta lapangan. Penulis juga mendapatkan kumpulan data dari bahan literatur-literatur bahan yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut. Dan juga pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai sustu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya,sepeti apa yang telah diteliti.
3.4.Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Populasi penelitian ini yaitu berbagai usaha pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat pantai, yang heterogen berasal dari berbagai latar belakang, sedangkan sampel adalah sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini merupakan peneletian yang bersifat umum dan menggunakan aplikasi dan apresiasi masyarakat dalam penentuan hasil akhir penelitian, sehingga dibutuhkan persepsi dan tanggapan masyarakat yang dipilih oleh peneliti sebagai sample untuk memperoleh informasi tentang penelitian ini.
Daftar Pustaka
Costanza, R. (Ed.) (1991) Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability, Columbia University Press, New York.
Harbinson dan Myers,1965, Manpower and Education : Country Studies in Economic Development
Kay, R. and Alder, J. (1999) Coastal Management and Planning, E & FN SPON, New York
Moh. Manshur Hidayat & Surochiem As, Artikel Maritim : Pokok-Pokok Strategi Pengembangan Masyarakat Pantai Dalam Mendorong Kemandirian Daerah, Ridev Institute Surabaya
Rokhimin D,1999, Prosiding : Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Kerjasama Direktorat Jenderal Pembengunan Daerah dengan Coastal Recsources Management Project (CRMP/CRC-URI). Jakarta.
Rudy C Tarumingkeng,, (2001) Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan, http://www.hayati-ipb.com/users/rudyct/grp_paper01/kel1_012.htm
Pendekatan subyektif (non struktural)
Pendekatan Subyektif.
Pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam disekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumberdaya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan, antara lain yaitu :
a. Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan.
b. Pengembangan keterampilan masyarakat
c. Pengembangan kapasitas masyarakat.
d. Pengembangan kualitas diri
e. Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperanserta
f. Penggalian & pengembangan nilai tradisional masyarakat.
Pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam disekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumberdaya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan, antara lain yaitu :
a. Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan.
b. Pengembangan keterampilan masyarakat
c. Pengembangan kapasitas masyarakat.
d. Pengembangan kualitas diri
e. Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperanserta
f. Penggalian & pengembangan nilai tradisional masyarakat.
Pengembangan jaringan pendukung.
Pengembangan jaringan pendukung.
Pengembangan koordinasi tersebut mencakup pembentukan sistem jaringan manajemen yang dapat saling membantu. Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait (stakeholders), baik jaringan pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
*. Aksesibilitas masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.
Keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut sangat tergantung pada ketepatan kebijakan yang diambil. Kebijakan yang dikembangkan dengan melibatkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjamin keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan wilayah. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena akan menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada potensi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Selain itu juga memberikan keuntungan ganda : pertama, dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat maka pengelolaan pesisir dan laut akan menarik masyarakat sehingga akan mempermudah proses penataan. Kedua, memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab atas keamanan pesisir dan laut. Selain itu yang lebih penting lagi adalah adanya upaya untuk meningkatkan kepentingan hakiki masyarakat yaitu kesejahteraan.
Pengembangan koordinasi tersebut mencakup pembentukan sistem jaringan manajemen yang dapat saling membantu. Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait (stakeholders), baik jaringan pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
*. Aksesibilitas masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.
Keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut sangat tergantung pada ketepatan kebijakan yang diambil. Kebijakan yang dikembangkan dengan melibatkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjamin keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan wilayah. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena akan menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada potensi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Selain itu juga memberikan keuntungan ganda : pertama, dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat maka pengelolaan pesisir dan laut akan menarik masyarakat sehingga akan mempermudah proses penataan. Kedua, memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab atas keamanan pesisir dan laut. Selain itu yang lebih penting lagi adalah adanya upaya untuk meningkatkan kepentingan hakiki masyarakat yaitu kesejahteraan.
Pendekatan struktural
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Pendekatan struktural.
Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan sistem hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit. Pendekatan struktural membutuhkan langkah-langkah strategi sebagai berikut :
*. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap informasi.
Informasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat pantai sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut. Kesediaan informasi mengenai potensi dan perkembangan kondisi wilayah dan sumber daya alamnya sangat berharga untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di wilayah tersebut.
*. Pengembangan kapasitas kelembagaan.
Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan wilayah dan sumber daya alam, diperlukan kelembagaan sosial, untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif. Semangat kolektif akan mendorong upaya pemberdayaan masyarakat untuk melindungi wilayahnya dari kerusakan yang dapat mengancam perekonomian. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga sosial diharapkan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menjalankan fungsi manajemen wilayah pesisir dan laut
LANDASAN TEORI
2.1. Pendekatan struktural.
Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan sistem hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit. Pendekatan struktural membutuhkan langkah-langkah strategi sebagai berikut :
*. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap informasi.
Informasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat pantai sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut. Kesediaan informasi mengenai potensi dan perkembangan kondisi wilayah dan sumber daya alamnya sangat berharga untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di wilayah tersebut.
*. Pengembangan kapasitas kelembagaan.
Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan wilayah dan sumber daya alam, diperlukan kelembagaan sosial, untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif. Semangat kolektif akan mendorong upaya pemberdayaan masyarakat untuk melindungi wilayahnya dari kerusakan yang dapat mengancam perekonomian. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga sosial diharapkan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menjalankan fungsi manajemen wilayah pesisir dan laut
ANALISIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
ANALISIS PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay and Alder, 1999)1. Lebih jauh, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia.. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, "nilai" wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir Di masa lalu, paradigma pembangunan lebih memprioritaskan masyarakat perkotaan dan pertanian pedalaman, sedangkan masyarakat pesisir kurang diperhatikan. Sudah saatnya memang paradigma tersebut dirubah dengan memberikan perhatian yang sama terhadap masyarakat pesisir karena mereka juga adalah warga negara Indonesia.
Konsekuensinya, justru masyarakat pesisir perlu mendapatkan perhatian khusus karena ketertinggalan mereka akibat paradigma masa lampau. Yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir.. Karenanya, arah kebijakan sekarang ini untuk pemberdayaan masyarakat, umumnya bukan lagi ditekankan pada pembangunan (development) dalam arti memberikan barang atau uang kepada masyarakat, tetapi dengan pelatihan dan pendampingan selama beberapa waktu perlu waktu bertahun-tahun agar masyarakat mempunyai kemampuan manajemen (pengelolaan).
Sumber daya pesisir dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional, belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km persegi. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan yang diberikan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta mampu memberika manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder terutama masyarakat pesisir, dam meniminimalkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi.
1.1 . Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut Community Based Management (CBM) menurut Nikijuluw (1994) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Pengelolaan Berbasis Masyarakat dapat diartikan sebagai sustu system pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya
Di Indonesia Pengelolaan Sumberdaya berbasis Masyarakat sebenarnya telah di tetapkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumberdaya alam khususnya sumberdaya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak, dan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa pantai..
Dalam Implementasinya, pola pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang selama ini sangat bertentangan dengan apa yang telah digariskan dalam pasal tersebut, pelaksanaannya masih bersifat top down, artinya semua kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan mulai dari membuat kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal, padahal apabila dilihat karakteristik wilayah pesisir dan lautan baik dari segi sumberdaya alam maupun dari masyarakatnya sangat kompleks dan beragam, sehingga dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan seharusnya secara langsung melibatkan masyarakat local Atas dasar tersebut dan dengan adanya kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang Otonomi Daerah dan desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan, maka sudah semestinya bila pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara langsung melibatkan partisipasi masyarakat lokal baik dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, sehingga mampu menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat lokal serta kelestarian pemanfaatan sumberdaya pesisir tersebut.
Menurut Harbinson dan Myers2 dalam bukunya Manpower and Education : Country Studies in Economic Development menyatakan bahwa In the final analysis, the wealth of a country is based upon its power to develop and to effectively utilize the innate capacities of its people. Merujuk dari asumsi tersebut dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang mandiri dan bertanggung jawab, maka diperlukan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mendayagunakan secara efektif kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, pengembangan masyarakat pantai merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber pesisir dan laut bagi kemakmuran masyarakatnya, sehingga perlu digunakan suatu pendekatan dimana masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan.
1.2 . Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat dengan Mengupayakan Pengembangan Masyarakat Pantai.
Strategi pengembangan masyarakat pantai dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non struktural. Pendekatan structural adalah pendekatan makro yang menekankan pada penataan sistem dan struktur social politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwewenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting tetapi akan kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal.
Dilain pihak pendekatan non struktural adalah pendekatan yang subyektif. Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut. Kedua pendekatan tersebut harus saling melengkapi dan dilaksanakan secara integratif.
1.3. Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat pada SumberDaya alam
Aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam adalah salah satu isu penting dalam rangka membangun perekonomian masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat menikmati peluang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (sustainable).
1.5. Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat.
Keberadaan sistem pengawasan yang efektif merupakan syarat utama keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
Sistem pengawasan tersebut harus mampu menjalankan fungsinya dengan cara memobilisasi semua unsur terkait. Salah satu pendekatan yang efektif adalah pengembangan sistem pengawasan berbasis pada masyarakat. Sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat adalah suatu sistem yang dilandasi oleh kepentingan, potensi dan peranan masyarakat lokal. Untuk itu, sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat tersebut selain memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi sumber daya alam dan wilayah tempat mereka tinggal dan mencari makan, juga memperkuat rasa kebersamaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga sosial masyarakat pantai (nelayan).
b. Rumusan Masalah
Persoalan-persoalan diataslah kemudian yang melatarbelakangi lahirnya gagasan pembentukan badan usaha milik nelayan. Sesuai namanya, maka Badan Usaha Milik Nelayan ini sahamnya dimiliki oleh nelayan. Artinya semua keuntungan Badan Usaha ini akan kembali kepada nelayan sebagai pemegang saham. Artinya pula bahwa nelayan tidak lagi termarjinalkan karena dia akan menikmati hasil kerjanya secara maksimal, tanpa harus dipusingkan dengan pikiran untuk mengembalikan hutang.
Dari penjelasan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1.Darimana modal badan usaha ini diperoleh, siapa yang mengelola, bagaimana mekanisme operasinya, bagaimana kemudian badan usaha ini mampu memberikan peluang bagi nelayan untuk hidup mandiri dan sejahtera?
2.Bagaimana fomat bantuan modal tersebut agar efektif, aman, dan tepat sasaran?
c. Tujuan Penelitian
1.Untuk mendeskripsikan permasalahan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir / pantai
2.Memberikan referensi kepada pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pesisir dengan program Badan Usaha Milik Nelayan ini.
3.Untuk menganalisis hubungan penerapan teori manajemen dalam menangani permasalahan tentang kesejateraanmasyarakat pesisir.
d. Manfaat Penelitian
1.Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang berkaitan erat dengan masalah tentang peningkatan kesejahteraan nelayan.
2.Bagi saya sendiri, sebagai upaya pengembangan wawasan dan kemampuan dalam mengkaji permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan masalah peningkatan kesejahteraan nelayan.
WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay and Alder, 1999)1. Lebih jauh, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia.. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, "nilai" wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir Di masa lalu, paradigma pembangunan lebih memprioritaskan masyarakat perkotaan dan pertanian pedalaman, sedangkan masyarakat pesisir kurang diperhatikan. Sudah saatnya memang paradigma tersebut dirubah dengan memberikan perhatian yang sama terhadap masyarakat pesisir karena mereka juga adalah warga negara Indonesia.
Konsekuensinya, justru masyarakat pesisir perlu mendapatkan perhatian khusus karena ketertinggalan mereka akibat paradigma masa lampau. Yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir.. Karenanya, arah kebijakan sekarang ini untuk pemberdayaan masyarakat, umumnya bukan lagi ditekankan pada pembangunan (development) dalam arti memberikan barang atau uang kepada masyarakat, tetapi dengan pelatihan dan pendampingan selama beberapa waktu perlu waktu bertahun-tahun agar masyarakat mempunyai kemampuan manajemen (pengelolaan).
Sumber daya pesisir dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional, belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km persegi. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan yang diberikan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta mampu memberika manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder terutama masyarakat pesisir, dam meniminimalkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi.
1.1 . Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut Community Based Management (CBM) menurut Nikijuluw (1994) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Pengelolaan Berbasis Masyarakat dapat diartikan sebagai sustu system pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya
Di Indonesia Pengelolaan Sumberdaya berbasis Masyarakat sebenarnya telah di tetapkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumberdaya alam khususnya sumberdaya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak, dan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa pantai..
Dalam Implementasinya, pola pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang selama ini sangat bertentangan dengan apa yang telah digariskan dalam pasal tersebut, pelaksanaannya masih bersifat top down, artinya semua kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan mulai dari membuat kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal, padahal apabila dilihat karakteristik wilayah pesisir dan lautan baik dari segi sumberdaya alam maupun dari masyarakatnya sangat kompleks dan beragam, sehingga dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan seharusnya secara langsung melibatkan masyarakat local Atas dasar tersebut dan dengan adanya kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang Otonomi Daerah dan desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan, maka sudah semestinya bila pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara langsung melibatkan partisipasi masyarakat lokal baik dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, sehingga mampu menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat lokal serta kelestarian pemanfaatan sumberdaya pesisir tersebut.
Menurut Harbinson dan Myers2 dalam bukunya Manpower and Education : Country Studies in Economic Development menyatakan bahwa In the final analysis, the wealth of a country is based upon its power to develop and to effectively utilize the innate capacities of its people. Merujuk dari asumsi tersebut dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang mandiri dan bertanggung jawab, maka diperlukan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mendayagunakan secara efektif kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, pengembangan masyarakat pantai merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber pesisir dan laut bagi kemakmuran masyarakatnya, sehingga perlu digunakan suatu pendekatan dimana masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan.
1.2 . Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat dengan Mengupayakan Pengembangan Masyarakat Pantai.
Strategi pengembangan masyarakat pantai dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non struktural. Pendekatan structural adalah pendekatan makro yang menekankan pada penataan sistem dan struktur social politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwewenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting tetapi akan kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal.
Dilain pihak pendekatan non struktural adalah pendekatan yang subyektif. Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut. Kedua pendekatan tersebut harus saling melengkapi dan dilaksanakan secara integratif.
1.3. Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat pada SumberDaya alam
Aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam adalah salah satu isu penting dalam rangka membangun perekonomian masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat menikmati peluang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (sustainable).
1.5. Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat.
Keberadaan sistem pengawasan yang efektif merupakan syarat utama keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
Sistem pengawasan tersebut harus mampu menjalankan fungsinya dengan cara memobilisasi semua unsur terkait. Salah satu pendekatan yang efektif adalah pengembangan sistem pengawasan berbasis pada masyarakat. Sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat adalah suatu sistem yang dilandasi oleh kepentingan, potensi dan peranan masyarakat lokal. Untuk itu, sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat tersebut selain memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi sumber daya alam dan wilayah tempat mereka tinggal dan mencari makan, juga memperkuat rasa kebersamaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga sosial masyarakat pantai (nelayan).
b. Rumusan Masalah
Persoalan-persoalan diataslah kemudian yang melatarbelakangi lahirnya gagasan pembentukan badan usaha milik nelayan. Sesuai namanya, maka Badan Usaha Milik Nelayan ini sahamnya dimiliki oleh nelayan. Artinya semua keuntungan Badan Usaha ini akan kembali kepada nelayan sebagai pemegang saham. Artinya pula bahwa nelayan tidak lagi termarjinalkan karena dia akan menikmati hasil kerjanya secara maksimal, tanpa harus dipusingkan dengan pikiran untuk mengembalikan hutang.
Dari penjelasan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1.Darimana modal badan usaha ini diperoleh, siapa yang mengelola, bagaimana mekanisme operasinya, bagaimana kemudian badan usaha ini mampu memberikan peluang bagi nelayan untuk hidup mandiri dan sejahtera?
2.Bagaimana fomat bantuan modal tersebut agar efektif, aman, dan tepat sasaran?
c. Tujuan Penelitian
1.Untuk mendeskripsikan permasalahan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir / pantai
2.Memberikan referensi kepada pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pesisir dengan program Badan Usaha Milik Nelayan ini.
3.Untuk menganalisis hubungan penerapan teori manajemen dalam menangani permasalahan tentang kesejateraanmasyarakat pesisir.
d. Manfaat Penelitian
1.Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang berkaitan erat dengan masalah tentang peningkatan kesejahteraan nelayan.
2.Bagi saya sendiri, sebagai upaya pengembangan wawasan dan kemampuan dalam mengkaji permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan masalah peningkatan kesejahteraan nelayan.
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Pembangunan yang kurang merata disebabkan perekonomian yang kurang lancar di suatu negara pada umumnya dan khususnya daerah satu dengan daerah lain. Pembangunan memiliki dampak yang sangat penting dalam menanggulangi pengangguran khususnya pembangunan perekonomian. Apabila pembangunan perekonomian suatu daerah maju atau lancar, maka lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu daerah akan semakin banyak. Akan tetapi bila kurangnya lapangan pekerjaan tetap terjadi maka akan menimbulkan pengangguran. Dalam arti lain pembangunan yang kurang merata secara tidak langsung akan mempengaruhi banyaknya pengangguran.
Dalam mengurangi pengangguran, sebenarnya terdapat beberapa stakeholder. Namun jika menilik pada akar permasalahannya, maka LSM lah merupakan solusi yang paling tepat dalam memecahkan permasalahan pengangguran. Ini dikarenakan LSM mampu memberikan pendidikan dan penyuluhan secara intensif dan dekat dengan masyarakat. Kegiatan penyuluhan tersebut meliputi pendidikan kewirausahaan, pelatihan keterampilan usaha, serta pendampingan dan monitoring evaluasi.
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diutarakan di atas maka penulis memberikan saran:
1. Pemerataan pembangunan seharusnya diatasi tidak hanya di satu pihak stakeholder saja, akan tetapi membutuhkan peran dari ketiga stakeholder.
2. Pemecahan masalah pengangguran seharusnya dilakukan dari akar permasalahannya melalui peran LSM. Sehingga diperlukan penguatan LSM yang meliputi penguatan dana dan struktur kelembagaan.
PENUTUP
1. Kesimpulan
Pembangunan yang kurang merata disebabkan perekonomian yang kurang lancar di suatu negara pada umumnya dan khususnya daerah satu dengan daerah lain. Pembangunan memiliki dampak yang sangat penting dalam menanggulangi pengangguran khususnya pembangunan perekonomian. Apabila pembangunan perekonomian suatu daerah maju atau lancar, maka lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu daerah akan semakin banyak. Akan tetapi bila kurangnya lapangan pekerjaan tetap terjadi maka akan menimbulkan pengangguran. Dalam arti lain pembangunan yang kurang merata secara tidak langsung akan mempengaruhi banyaknya pengangguran.
Dalam mengurangi pengangguran, sebenarnya terdapat beberapa stakeholder. Namun jika menilik pada akar permasalahannya, maka LSM lah merupakan solusi yang paling tepat dalam memecahkan permasalahan pengangguran. Ini dikarenakan LSM mampu memberikan pendidikan dan penyuluhan secara intensif dan dekat dengan masyarakat. Kegiatan penyuluhan tersebut meliputi pendidikan kewirausahaan, pelatihan keterampilan usaha, serta pendampingan dan monitoring evaluasi.
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diutarakan di atas maka penulis memberikan saran:
1. Pemerataan pembangunan seharusnya diatasi tidak hanya di satu pihak stakeholder saja, akan tetapi membutuhkan peran dari ketiga stakeholder.
2. Pemecahan masalah pengangguran seharusnya dilakukan dari akar permasalahannya melalui peran LSM. Sehingga diperlukan penguatan LSM yang meliputi penguatan dana dan struktur kelembagaan.
Peran LSM dalam Menanggulangi Pengangguran
Peran LSM dalam Menanggulangi Pengangguran
Pengangguran merupakan permasalahan bangsa yang dari waktu ke waktu semakin kompleks. Banyak pihak yang terlibat dan ikut andil dalam terjadinya pegangguran tersebut. Kompleksnya suatu permasalahan, akan menyebabkan semakin kompleks pula cara untuk mengatasinya, tak terkecuali masalah pengangguran. Dibutuhkan perhatian dari semua pihak untuk mengatasi permasalahan yang me-nasional tersebut. Harus ada sinergi dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab dalam mengatasi pengangguran. Disamping dibutuhkanya peran dari pemerintah serta swasta, pihak yang ikut berperan penting dalam mengatasi maslah pengangguran adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
LSM merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Lembaga ini merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat, dimana semua aspirasi dan kepentingan masyarakat umum dapat tersalurkan kepada pemerintah agar tercapai Dalam kegiatannya, LSM tidak hanya memberikan jalan alternatif yang praktis untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga kegiatan yang bersifat penyadaran dan pembelaan kepentingan umum. LSM memperjuangkan hak-hak masyarakat yang umumnya termarjinalkan dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat agar tercapai kesejahteraan baik ekonomi maupun sosial.
Dalam persoalan pengangguran, LSM juga dituntut perannya untuk ikut mengatasi permasalahan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal makalah ini, masalah pengangguran disebabkan adanya ketidak merataan ekonomi sehingga menimbulkan minimnya terjadinya urbanisasi dan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, bahwa tingginya arus urbanisasi disebabkan oleh semakin meningkatnya pengangguran di pedesaan. Untuk itu perlu adanya pembenahan dari akar masalah terjadinya pengangguran ini, yaitu ketidakmerataan pembangunan perekonomian.
Disinilah LSM memiliki arti penting sebagai sarana penghubung, penyadar, sekaligus sebagai “alat kontrol” dalam proses pembangunan perekonomian. Saat ini terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Ketika pertumbuhan ekonomi lebih dipusatkan pada wilayah perkotaan, kondisi perekonomian di desa semakin terabaikan. Perekonomian tidak berkembang dan menimbulkan krisis lapangan pekerjaan karena ketimpangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Untuk itu, LSM memusatkan usaha penanggulangan pengangguran di wilayah pedesaan. Dengan meningkatkan perekonomian di pedesaan, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan pada akhirnya dapat menekan arus urbanisasi.
Dalam kegiatannya menanggulangi pengangguran di pedesaan, LSM berusaha melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi: (1) program pengembangan kesempatan kerja dengan jalan pemberian modal usaha potensial yang dapat dikembangkan di daerah tersebut. Modal usaha tersebut bisa berupa uang ataupun bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pendirian usaha bagi masyarakat. (2) Program peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja berupa pelatihan dan penyuluhan atas program usaha yang akan dijalankan di daerah tersebut. Rangakaian kegiatan yang dapat dilakukan oleh LSM antara lain: (a) Pendidikan Kewirausahaan, (b) Pendampingan (c) Pelatihan Keterampilan, (d) Monitoring dan Evaluasi.
Contoh konkrit LSM yang telah melaksanakan pemberdayaan warga di bidang pelatihan dan kewirausahaan terhadap warganya adalah Karang Taruna Eka Taruna Bhakti. Karang Taruna Eka Taruna Bhakti sebagai organisasi kepemudaan di Desa Sumerta Kelod berusaha untuk menanggulangi permasalahan pengangguran itu melalui program penanggulangan pengangguran dalam program kerja mereka. Usaha penanggulangan pengangguran di Desa Sumerta Kelod antara lain sebagai berikut.
1. Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga anggota Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” memiliki keterampilan untuk berusaha mandiri.
2. Mengadakan kerjasama dengan perusahaanperusahaan yang ada di Desa Sumerta Kelod untuk mempekerjakan warga Karang Taruna (lebih diutamakan) sesuai dengan tingkat keterampilan yang dimiliki tenaga kerja atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
3. Mengadakan kegiatan olahraga untuk memacu prestasi para pemuda, karena dengan berbekal prestasi di bidang olahraga akan lebih diutamakan di perusahaan-perusahaan.
Dalam pelaksanaan kegiatannya Karang Taruna Eka Taruna Bhakti didukung oleh sepuluh banjar adat maupun banjar dinas yang ada di Desa Sumerta Kelod. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Eka Taruna Bhakti dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Desa Sumerta Kelod adalah sebagai berikut.
1. Mengadakan pelatihan keterampilan tata rias/kecantikan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Desa Sumerta Kelod
2. Membentuk Kelompok Usaha Bersama(KUBE)
3. Membina kube-kube yang sudah ada
4. Memberi bantuan kepada Kube-Kube
5. Melakukan penjajagan terhadap pelatihan dan kursus seperti komputer, elektro, perbankan, tentunya bekerja sama dengan instansi atau dinas terkait.
6. Melakukan penyaluran tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Sumerta Kelod.
Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa LSM memiliki beberapa tujuan utama dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yang antara lain: (1) Memperjuangkan para penganggur untuk mencapai tingkat hidup, dan ekonomi yang layak sesuai dengan kemanusiaan, (2) Mendidik para penganggur menjadi manusia terampil sesuai dengan bakat dan disiplin ilmunya (3) Berupaya dengan berbagai cara agar para penganggur sehat jasmani dan rohani supaya tidak subjek tindakan criminal (4) Membantu pemerintah dalam memecahkan masalah pengangguran/kemiskinan.
Pengangguran merupakan permasalahan bangsa yang dari waktu ke waktu semakin kompleks. Banyak pihak yang terlibat dan ikut andil dalam terjadinya pegangguran tersebut. Kompleksnya suatu permasalahan, akan menyebabkan semakin kompleks pula cara untuk mengatasinya, tak terkecuali masalah pengangguran. Dibutuhkan perhatian dari semua pihak untuk mengatasi permasalahan yang me-nasional tersebut. Harus ada sinergi dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab dalam mengatasi pengangguran. Disamping dibutuhkanya peran dari pemerintah serta swasta, pihak yang ikut berperan penting dalam mengatasi maslah pengangguran adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
LSM merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Lembaga ini merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat, dimana semua aspirasi dan kepentingan masyarakat umum dapat tersalurkan kepada pemerintah agar tercapai Dalam kegiatannya, LSM tidak hanya memberikan jalan alternatif yang praktis untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga kegiatan yang bersifat penyadaran dan pembelaan kepentingan umum. LSM memperjuangkan hak-hak masyarakat yang umumnya termarjinalkan dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat agar tercapai kesejahteraan baik ekonomi maupun sosial.
Dalam persoalan pengangguran, LSM juga dituntut perannya untuk ikut mengatasi permasalahan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal makalah ini, masalah pengangguran disebabkan adanya ketidak merataan ekonomi sehingga menimbulkan minimnya terjadinya urbanisasi dan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, bahwa tingginya arus urbanisasi disebabkan oleh semakin meningkatnya pengangguran di pedesaan. Untuk itu perlu adanya pembenahan dari akar masalah terjadinya pengangguran ini, yaitu ketidakmerataan pembangunan perekonomian.
Disinilah LSM memiliki arti penting sebagai sarana penghubung, penyadar, sekaligus sebagai “alat kontrol” dalam proses pembangunan perekonomian. Saat ini terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Ketika pertumbuhan ekonomi lebih dipusatkan pada wilayah perkotaan, kondisi perekonomian di desa semakin terabaikan. Perekonomian tidak berkembang dan menimbulkan krisis lapangan pekerjaan karena ketimpangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Untuk itu, LSM memusatkan usaha penanggulangan pengangguran di wilayah pedesaan. Dengan meningkatkan perekonomian di pedesaan, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan pada akhirnya dapat menekan arus urbanisasi.
Dalam kegiatannya menanggulangi pengangguran di pedesaan, LSM berusaha melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi: (1) program pengembangan kesempatan kerja dengan jalan pemberian modal usaha potensial yang dapat dikembangkan di daerah tersebut. Modal usaha tersebut bisa berupa uang ataupun bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pendirian usaha bagi masyarakat. (2) Program peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja berupa pelatihan dan penyuluhan atas program usaha yang akan dijalankan di daerah tersebut. Rangakaian kegiatan yang dapat dilakukan oleh LSM antara lain: (a) Pendidikan Kewirausahaan, (b) Pendampingan (c) Pelatihan Keterampilan, (d) Monitoring dan Evaluasi.
Contoh konkrit LSM yang telah melaksanakan pemberdayaan warga di bidang pelatihan dan kewirausahaan terhadap warganya adalah Karang Taruna Eka Taruna Bhakti. Karang Taruna Eka Taruna Bhakti sebagai organisasi kepemudaan di Desa Sumerta Kelod berusaha untuk menanggulangi permasalahan pengangguran itu melalui program penanggulangan pengangguran dalam program kerja mereka. Usaha penanggulangan pengangguran di Desa Sumerta Kelod antara lain sebagai berikut.
1. Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga anggota Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” memiliki keterampilan untuk berusaha mandiri.
2. Mengadakan kerjasama dengan perusahaanperusahaan yang ada di Desa Sumerta Kelod untuk mempekerjakan warga Karang Taruna (lebih diutamakan) sesuai dengan tingkat keterampilan yang dimiliki tenaga kerja atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
3. Mengadakan kegiatan olahraga untuk memacu prestasi para pemuda, karena dengan berbekal prestasi di bidang olahraga akan lebih diutamakan di perusahaan-perusahaan.
Dalam pelaksanaan kegiatannya Karang Taruna Eka Taruna Bhakti didukung oleh sepuluh banjar adat maupun banjar dinas yang ada di Desa Sumerta Kelod. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Eka Taruna Bhakti dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Desa Sumerta Kelod adalah sebagai berikut.
1. Mengadakan pelatihan keterampilan tata rias/kecantikan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Desa Sumerta Kelod
2. Membentuk Kelompok Usaha Bersama(KUBE)
3. Membina kube-kube yang sudah ada
4. Memberi bantuan kepada Kube-Kube
5. Melakukan penjajagan terhadap pelatihan dan kursus seperti komputer, elektro, perbankan, tentunya bekerja sama dengan instansi atau dinas terkait.
6. Melakukan penyaluran tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Sumerta Kelod.
Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa LSM memiliki beberapa tujuan utama dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yang antara lain: (1) Memperjuangkan para penganggur untuk mencapai tingkat hidup, dan ekonomi yang layak sesuai dengan kemanusiaan, (2) Mendidik para penganggur menjadi manusia terampil sesuai dengan bakat dan disiplin ilmunya (3) Berupaya dengan berbagai cara agar para penganggur sehat jasmani dan rohani supaya tidak subjek tindakan criminal (4) Membantu pemerintah dalam memecahkan masalah pengangguran/kemiskinan.
Motif Ketiga Stakeholder dengan Adanya Urbanisasi (Untung-Rugi)
Tiga aktor yang dimaksud dalam bahasan urbanisasi ini adalah pihak swasta atau bisnis, pihak pemerintah dan pihak masyarakat atau civil society. Aktor pertama, yaitu pihak swasta yang melakukan usahanya dengan modal yang dimilikinya. Aktor kedua ialah pemerintah sebagai decision maker atau pembuat kebijakan dan memilliki peran yang sangat sentral dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Selanjutnya aktor ketiga ialah masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah atau bisa disebut sebagai pihak yang harus dipenuhi aspirasi dan keinginannya oleh pemerintah. Akan tetapi adanya urbanisasi bisa disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta.
Swasta dapat berperan sebagai aktor yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Dapat dikatakan pihak swasta memiliki orientasi untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Untuk memperoleh tujuan tersebut pihak swasta justru mendorong terjadinya urbanisasi besar-besaran guna mendapat berbagai faktor produksi secara efisien. Motif pertama pihak swasta mendukung terjadinya urbanisasi adalah faktor produksi. Faktor produksi yang paling dibutuhkan selain modal adalah buruh dengan upah murah. Masyarakat desa dengan keterampilan dan pendidikan yang minim berpindah dan menetap di kota. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha ini akan menyerap sumber daya manusia yaitu masyarakat desa sebagai tenaga kerjanya. Karena keterbatasan kualitas yang dimiliki penduduk desa, maka pihak swasta memberikan upah yang murah. Disamping masyarakat sendiri juga membutuhkan tawaran pekerjaan yang disediakan oleh swasta. Upah murah ini tentu dapat menekan biaya produksi agar lebih minimal, sehingga hal ini sangat menguntungkan pihak swasta karena dengan pengeluaran yang minim tetap bisa menghasilkan profit yang diinginkan.
Motif kedua pihak swasta adalah akselerasi investasi. Aktor yang berkepentingan dalam akselerasi investasi ini adalah swasta dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dapat mengekang ataupun membebaskan pertumbuhan dan penanaman investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang bisa membatasi pihak swasta menanamkan investasinya (modal). Penanaman investasi tidak hanya terjadi di perkotaan, melainkan juga arus investasi di pedesaan juga perlu dikembangkan dengan cara salah satunya memfasilitasi kebutuhan para investor agar ia mau mananamkan modalnya. Sehingga dapat terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi baik di perkotaan maupun pedesaan. Namun dibalik semua itu, pihak swasta juga diuntungkan dengan arus urbanisasi yang besar. Sebab dengan bertambahnya SDM, mereka dapat mengakselerasi modal mereka, yang selain untuk merekrut mereka menjadi karyawan, dapat juga sebagai calon konsumen yang baru.
Motif Ketiga pihak swasta adalah Ekstensifikasi Industrialisasi. Ekstensifikasi industrialisasi atau bisa disebut sebagai perluasan industri ini bisa disebabkan oleh akselerasi investasi. Perluasan industri yang dilakukan oleh pihak swasta dapat menjadi pull factor bagi penduduk desa untuk melakukan urbanisasi ke kota. Ekstentifikasi dengan kata lain bisa diartikan semakin tingginya bisnis di bidang industri atau pabrik, sehingga konsekuensinya membutuhkan banyak pekerja.
Aktor kedua adalah pihak pemerintah. Motif pemerintah yang paling utama adalah kepentingan pertumbuhan kota. Pemkot pasti menginginkan pendapatan asli daerahnya meningkat untuk pembiayaan pembangunan kota itu sendiri. Sedangkan lahan kota yang terbatas, membuat pemerintah berpikir ulang untuk memaksimalkan penerimaan pendapatannya melalui sektor industri. Sedangkan daerah pedesaan dengan potensi agraris kurang diperhatikan keberadaannya. Pemasukan negara dari sektor agraris dinilai kurang menguntungkan jika dibanding sektor industri. Untuk itu pemerintah lebih banyak mengembangkan sektor industri yang berpusat dikota-kota
Selain itu motif utama pemerintah di atas sangat terkait dengan faktor-faktor sebelumnya yaitu upah buruh yang murah, akselerasi investasi, dan ekstensifikasi industrialiasi. Jika diruntut dari awal lagi, pemerintah berusaha untuk menarik para investor untuk menanamkan investasinya dengan jalan penetapan upah buruh yang cukup murah. Kemudian akan tercipta akselerasi investasi akibat peluang untuk berinvestasi yang murah, dan secara tidak langsung juga tercipta perluasan usaha. Dengan semakin maraknya industri di perkotaan tentunya akan menyumbangkan penerimaan pajak yang cukup tinggi bagi pendapatan kota tersebut dan secara otomatis akan mempercepat pembang unan fasilitas-fasilitas perkotaan yang selama ini memikat “kaum urban” untuk berurbanisasi ke kota.
Stakeholder yang ketiga adalah masyarakat yang mempunyai andil dalam terjadinya urbanisasi karena masyarakat merupakan aktor langsung yang melakukan urbanisasi tersebut. Motif dari masyarakat melakukan urbanisasi terkait dengan adanya kondisi kemiskinan. Dengan tujuan untuk memperbaiki taraf hidup, masyarakat desa kemudian melakukan urbanisasi. Dengan harapan mereka akan mendapatkan pekerjaan dan kondisi perekonomian yang lebih layak.
Swasta dapat berperan sebagai aktor yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Dapat dikatakan pihak swasta memiliki orientasi untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Untuk memperoleh tujuan tersebut pihak swasta justru mendorong terjadinya urbanisasi besar-besaran guna mendapat berbagai faktor produksi secara efisien. Motif pertama pihak swasta mendukung terjadinya urbanisasi adalah faktor produksi. Faktor produksi yang paling dibutuhkan selain modal adalah buruh dengan upah murah. Masyarakat desa dengan keterampilan dan pendidikan yang minim berpindah dan menetap di kota. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha ini akan menyerap sumber daya manusia yaitu masyarakat desa sebagai tenaga kerjanya. Karena keterbatasan kualitas yang dimiliki penduduk desa, maka pihak swasta memberikan upah yang murah. Disamping masyarakat sendiri juga membutuhkan tawaran pekerjaan yang disediakan oleh swasta. Upah murah ini tentu dapat menekan biaya produksi agar lebih minimal, sehingga hal ini sangat menguntungkan pihak swasta karena dengan pengeluaran yang minim tetap bisa menghasilkan profit yang diinginkan.
Motif kedua pihak swasta adalah akselerasi investasi. Aktor yang berkepentingan dalam akselerasi investasi ini adalah swasta dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dapat mengekang ataupun membebaskan pertumbuhan dan penanaman investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang bisa membatasi pihak swasta menanamkan investasinya (modal). Penanaman investasi tidak hanya terjadi di perkotaan, melainkan juga arus investasi di pedesaan juga perlu dikembangkan dengan cara salah satunya memfasilitasi kebutuhan para investor agar ia mau mananamkan modalnya. Sehingga dapat terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi baik di perkotaan maupun pedesaan. Namun dibalik semua itu, pihak swasta juga diuntungkan dengan arus urbanisasi yang besar. Sebab dengan bertambahnya SDM, mereka dapat mengakselerasi modal mereka, yang selain untuk merekrut mereka menjadi karyawan, dapat juga sebagai calon konsumen yang baru.
Motif Ketiga pihak swasta adalah Ekstensifikasi Industrialisasi. Ekstensifikasi industrialisasi atau bisa disebut sebagai perluasan industri ini bisa disebabkan oleh akselerasi investasi. Perluasan industri yang dilakukan oleh pihak swasta dapat menjadi pull factor bagi penduduk desa untuk melakukan urbanisasi ke kota. Ekstentifikasi dengan kata lain bisa diartikan semakin tingginya bisnis di bidang industri atau pabrik, sehingga konsekuensinya membutuhkan banyak pekerja.
Aktor kedua adalah pihak pemerintah. Motif pemerintah yang paling utama adalah kepentingan pertumbuhan kota. Pemkot pasti menginginkan pendapatan asli daerahnya meningkat untuk pembiayaan pembangunan kota itu sendiri. Sedangkan lahan kota yang terbatas, membuat pemerintah berpikir ulang untuk memaksimalkan penerimaan pendapatannya melalui sektor industri. Sedangkan daerah pedesaan dengan potensi agraris kurang diperhatikan keberadaannya. Pemasukan negara dari sektor agraris dinilai kurang menguntungkan jika dibanding sektor industri. Untuk itu pemerintah lebih banyak mengembangkan sektor industri yang berpusat dikota-kota
Selain itu motif utama pemerintah di atas sangat terkait dengan faktor-faktor sebelumnya yaitu upah buruh yang murah, akselerasi investasi, dan ekstensifikasi industrialiasi. Jika diruntut dari awal lagi, pemerintah berusaha untuk menarik para investor untuk menanamkan investasinya dengan jalan penetapan upah buruh yang cukup murah. Kemudian akan tercipta akselerasi investasi akibat peluang untuk berinvestasi yang murah, dan secara tidak langsung juga tercipta perluasan usaha. Dengan semakin maraknya industri di perkotaan tentunya akan menyumbangkan penerimaan pajak yang cukup tinggi bagi pendapatan kota tersebut dan secara otomatis akan mempercepat pembang unan fasilitas-fasilitas perkotaan yang selama ini memikat “kaum urban” untuk berurbanisasi ke kota.
Stakeholder yang ketiga adalah masyarakat yang mempunyai andil dalam terjadinya urbanisasi karena masyarakat merupakan aktor langsung yang melakukan urbanisasi tersebut. Motif dari masyarakat melakukan urbanisasi terkait dengan adanya kondisi kemiskinan. Dengan tujuan untuk memperbaiki taraf hidup, masyarakat desa kemudian melakukan urbanisasi. Dengan harapan mereka akan mendapatkan pekerjaan dan kondisi perekonomian yang lebih layak.
Langganan:
Postingan (Atom)