PENGANGGURAN AKIBAT KURANG MERATANYA PEMBANGUNAN SEHINGGA MENYEBABKAN URBANISASI DAN PEMECAHANNYA DALAM PERSPEKTIF LSM

1. Latar Belakang
Pengangguran sudah menjadi permasalahan yang global, dimana di seluruh belahan dunia pasti terdapat pengangguran. Pengangguran juga terjadi pula di negara maju maupun negara miskin (negara berkembang). Pengangguran sudah menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks sehingga pemerintahan di berbagai negara dibuat bingung dalam menanggulangi pengangguran di dalam setiap kebijakannya. Hal ini bisa disebabkan banyaknya faktor yang melatar belakangi terjadinya pengangguran dan menimbulkan dampak tertentu.
Dampak pengangguran terhadap perekonomian terhadap perekonomian antara lain: (1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan kesejahteraan yang dicapai, karena pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah dari pendapatan nasional potensial, (2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang sehingga akan menghambat pembangunan, (3) Pengangguran tidak menggalakkan perekonomian karena menyebabkan perusahaan kehilangan keuntungan dan tidak akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi. Selain itu perekonomian yang kurang lancar juga bisa menyebabkan pengangguran yang cukup besar dan hal itu terbukti dari beberapa data statistik.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2008 mencapai 8,39 persen atau 9,39 juta orang dari total angkatan kerja, turun dibanding Agustus tahun 2007 sebesar 9,11 persen atau 10,01 juta orang dari angkatan kerja. Selain itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproyeksikan angka pengangguran pada 2009 naik menjadi 9% dari angka pengangguran 2008 sebesar 8,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran masih cukup tinggi yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor.
Salah satu faktor penting yang menjadi penyebab pengangguran adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian. Realitas yang tejadi saat ini, pertumbuhan perekonomian dinilai tidak merata. Pemerintah lebih banyak mengkonsentrasikan pembangunan perekonomian di kota, sehingga perekonomian di kota berkembang dengan lebih pesat. Sebagai akibatnya, kondisi perekonomian pedesaan pun terabaikan dan menjadikan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota atau bisa disebut pembangunan perekonomian di desa dan kota tidak seimbang. Kondisi perekonomian pedesaan yang tertinggal ini menimbulkan kecenderungan akan kurangnya lapangan pekerjaan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya arus urbanisasi.
Urbanisasi sebenarnya merupakan sebuah konsekuensi logis dari pembangunan ekonomi yang tidak merata akibat industrialisasi yang ekstensif. Industrialisasi yang ekstensif apabila hanya terjadi di kota akan mengakibatkan arus urbanisasi semakin meningkat. Hal ini dikarenakan industri yang semakin meningkat khususnya di perkotaan akan menjadi faktor penarik terjadinya urbanisasi.
Urbanisasi yang terjadi dikarenakan sedikitnya lapangan pekerjaan bisa disebabkan oleh perkonomian yang terhambat. Akan tetapi urbanisasi terkadang bisa menjadi faktor pendorong terjadinya pengangguran dikarenakan jumlah masyarakat yang semakin banyak di dalam kota. Pemerintah bisa berperan penting dalam menangani urbanisasi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Akan tetapi pemerintah dalam menangani masalah urbanisasi terbentur dengan kepentingan-kepentingan beberapa stakeholder maupun minimnya kemampuan pemerintah itu sendiri. Dalam teori governance tata kelola pemerintahan ialah suatu pengelolaan pemerintahan yang memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara mereka (pemerintah, bisnis dan masyarakat atau LSM).
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. (wikipedia.com). Sebagai sebuah lembaga yang netral dari wilayah pemerintah maupun swasta, tentunya LSM akan bebas dari tekanan kebijakan dan ekonomi pasar. Selain itu, LSM merupakan lembaga akar rumput yang lebih dekat dengan masyarakat terutama di daerah pedesaan.